Demokrasi Membuat PKI Kembali Berdiri

Pemimpin PKI Musso

Paska kemerdekaan, Munculnya Maklumat No. X Tahun 1945 yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Drs. Moh Hatta tentang haluan politik Indonesia yang menganut azas demokrasi dengan memberi kesempatan seluas – luasnya bagi organisasi politik aktif di Indonesia berkembang memberi angin segar kepada organisasi PKI yang telah lama dilarang sejak era pemerintahan Belanda secara legal dan sah.

Dengan begitu, seluruh orang – orang PKI yang tersebar dan berada di luar negeri dapat kembali pulang ke Indonesia dan ikut membesarkan partai komunis. Salah satu diantaranya adalah Muso kembali masuk Indonesia dengan nama samaran Suprapto, kemudian jabatannya sebagai sekretaris Suripno yang dikirim oleh pemerintahan Amir Syarifudin ke Rusia.

Muso dengan segera melakukan berbagai evaluasi atas gagalnya rencana PKI menguasai Indonesia dengan membuat konsepsi baru yang dikenal sebagai “Koreksi Muso” atau “Jalan Baru Untuk Republik Indonesia”

Hal ini dikarenakan Muso menganggap Amir Syarifudin telah melupakan ajaran Lenin yang mengatakan “Bahwa sekali kekuasaan jatuh ketangan orang komunis maka harus dipertahankan mati – matian dan bukan diserahkan secara sukarela. Sebab pokok dari revolusi adalah kekuasaan negara”. Saat itu Amir Syarifudin telah menyerahkan kembali tampuk pimpinannya secara sukarela kepada Soekarno setelah pemerintahan Indonesia kembali normal.

Kemudian Muso juga melihat jika Amir Syarifudin tidak pandai mengorganisir, dengan kepemimpinan negara berada ditangannya seharusnya Amir Syarifudin mampu menguasai alat ketentaraan negara dengan menjadikan kader – kader yang progresif (Komunis) sebagai pemimpin didalam tubuh organisasi tentara agar dapat dengan mudah dikendalikan. Selain itu tidak adanya front nasional sebagai alat revolusi juga membuat PKI mudah dihancurkan.

Pemberontakan Pertama PKI di Bawah Muso 1948

Pada akhir Agustus 1948 Muso membentuk Partai Komunis Indonesia yang terdiri dari unsur buruh, sosialis dan orang partai komunis ilegal untuk kembali konsolidasi menyusun kekuatan.

Kemudian pada tanggal 17 September 1948 PKI dengan menggunakan massa rakyat, Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) melakukan serangkaian aksi serangan secara terbuka terhadap TNI yang sebelumnya didahului dengan penculikan, pembunuhan yang kejam terhadap kyai, pimpinan Ponpes, warga / masyarakat dan pejabat pemerintahan setempat yang anti PKI dengan cara disembelih kemudian di buang di sumur oleh kader – kader PKI.

PKI dibawah Muso dikenal cukup licik karena perlawanannya muncul disaat Indonesia tengah menghadapi Agresi Belanda II didaerah Jogjakarta. Sehingga TNI terpaksa harus membagi kekuatannya untuk bisa memberangus PKI dibawah Muso sekaligus mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda menguasai Indonesia.(HL)