Peran Strategis Indonesia di Balik Terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika

Jika kita menelisik kembali sejarah singkat Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 18 hingga 24 April 1955, peran yang dimainkan Indonesia cukup besar sejak tahap perencanaan hingga konferensi berskala internasional tersebut terselenggara dengan sukses dan gilang gemilang. Sejak Bung Hatta, selaku Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang Bebas dan Aktif pada 1948, maka sejak saat itu Indonesia punya haluan yang jelas dan tegas dalam ikut mewarnai perkembangan dunia internasional dan bebas dari kendali dan arahan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, pada satu pihak, dan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, pada pihak lain, dua kutub bertentangan yang terlibat dalam Perang Dingin ketika itu.

Dengan demikian, Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif, berarti bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok  dari dua kutub yang sedang bertikaia dalam Perang Dingin ketika itu, seraya pada saat yang ssama bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu.

Bebas juga bisa diartikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional yang sedang terjadi. Selain itu,  Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Aktif berarti mengandung unsur “kreativitas”, yang tumbuh bebas dari arahan ataupun tekanan-tekanan dari pihak asing.  

Hal ini semakin diperkuat oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam keterangannya di depan Sidang DPRS pada 25 Agustus 1953, yang  menegaskan bahwa semenjak berdirinya Republik Indonesia, negara kita menjalankan politik luar negeri yang Bebas dan Aktif, berdasarkan kepentingan rakyat menuju ke arah perdamaian dunia. Selanjutnya Ali Sastroamidjojo menambahkan: “Sesungguhnya politik Bebas dan Aktif itu adalah politik yang biasa untuk tiap-tiap negara yang ingin menegakkan kedaulatannya.”

Frase “Politik Bebas dan Aktif berdasarkan kepentingan rakyat menuju ke arah perdamaian dunia”, nampaknya dijabarkan secara sungguh-sungguh oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang kemudian bermuara pada terselenggaranya KAA pada April 1955. Namun, ada baiknya kita telisik sejenak peristiwa bersejarah pada April 1954, sekitar setahun sebelum berlangsungnya Konferensi AA.

Sebagaimana penuturan Pak Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri RI ketika KAA berlangsung dalam bukunya Tonggak-Tonggak di Perjalananku, pada awal 1954 ketika sedang genting-gentingnya ketegangan di Indo Cina, Ali Sastro menerima surat dari Perdana Menteri Sri Langka Sir John Kotelawala, yang bermaksud mengundang Perdana Menteri Indonesia untuk turut serta di dalam suatu konferensi antara Lima Perdana Mentteri, yaitu Sri Langka, Birma, India, Indonesia dan Pakistan, yang akan diadakan di Colombo dalam bulan April 1954.

Konferensi itu menurut surat John Kotelawala akan bersifat informil. Bagi Ali Sastro, meski dipandang aneh karena menggunakan istilah pertemuan informil, namun  undangan Sir Kotelawala dipandang sebagai kesempatan baik untuk dipergunakan sebagai suatu forum guna mengemukakan apa yang sudah lama menjadi pikiran pemerintah Indonesia, sebagaimana tertuang dalam keterangan Pemerintah di depan Sidang DPRS  25 Agustus 1953:

“Kerjasama dalam golongan Negara-Negara Asia-Arab (Afrika) kami pandang penting benar, karena kami yakin, bahwa kerjasama erat antara Negara-Negara tersebut tentulah memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian dunia yang kekal. Kerjasama antara Negara-Negara Asia-Afrika tersebut adalah sesuai benar dengan aturan-aturan PBB yang mengenai kerjasama kedaerahan (Regional Arrrangements).

Selain dari itu Negra-Negara itu pada umumnya memang mempunyai pendirian yang sama dalam beberapa soal di lapangan internasional, jadi mempunyai dasar sama(Common Ground) untuk mengadakan golongan yang khusus. Dari sebab itu, kerjasama tersebut akan kamu lanjutkan dan pererat.”

Demikian arah kebijakan strategis Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif mulai dijabarkan secara lebih imajinatif di era pemerintahan Ali Sastroamidjojo.

Maka Perdana Menteri Ali Sastro kemudian melihat adanya momentum pertemuan Colombo untuk menjabarkan sebuah format yang lebih pas dan efektif dalam rangka mempererat kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika. Dalam benak Ali Sastro, pertemuan 5 Perdana Menteri di Colombo itu, bisa menjadi sarana bagi Indonesia untuk secara aktif memprakarsai diselenggarakannya Konferensi Negara-negara Asia-Afrika, untuk mewujudkan politik pemerintah tentang kerjasama di bidang politik internasional dengan negara-negara tersebut.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Perdana Menteri Ali Sastro menerima undangan Perdana Menteri Sri Langka Sir John Kotelawala. Jika kita membuka kembali beberapa dokumen lama terkait persiapan pemerintah Indonesia untuk menghadairi Konferensi di Colombo tersebut, terungkap bahwa gagasan untuk memprakrsai pertemuan Asia-Afrika berdasarkan model KAA, sudah ada di benak Perdana Menteri Ali Sastro maupun Menteri Luar Negeri Mr Sunarjo.

Sesaat sebelum delegasi RI yang dipimpin Perdana Menteri Ali Sastro berangkat ke pertemuan Colombo pada 26 April 1954, Perdana Menteri Ali Sastro mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

“Saya mengusulkan untuk membicarakan kemungkinan mengadakan suatu konferensi yang lebih luas antara negara-negara Asia-Afrika dan mudah-mudahan usul saya itu akan berhasil. Saya pergi ke Konferensi Colombo dengan penuh harapan, karena kalau pada permulaannya dunia tidak memberi arti kepada Konferensi Colombo ini, maka  sekarrang dengan adanya perkembangan di dunia internasional, rupa-rupanya suara kita dari Colombo akan mendapat perhatian juga. Dalam pada itu saya dapat menerangkan dengan tegas, bahwa saya pergi ke Colombo dengan membawa pegangan teguh bagi Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas yang aktif dan bersandarkan atas kepentingan rakyat.”

Jelaslah sudah bahwa Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif merupakan dasar satu-satunya yang secara konkrit bisa dijadikan landasan untuk bermain catur politik di dalam konferensi itu. Kira-kira begitulah ada dalam benak Perdana Menteri Ali Sastro dan para anggota delegasi RI pada Konferensi Colombo.   

Adapun Delegasi RI yang dipimpin oleh Ali Sasto terdiri dari: Mr Achamd Subardjo sebagai penasehat, Ir Juanda (Direktur Biro Perancangan Nasional), juga sebagai penasehat, JD de Fretes, Kuasa Usaha ad interim kita di Colombo, dan M. Maramis, sebagai anggota. Sedangkan selain Indonesia, dari India hadir Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Pakistan Mohammad Ali, dan Perdana Menteri Birma U Nu.  

Sesuai dengan tema sentral konferensi yang membahas perang dingin, hampir semua negara peserta umumnya fokus pada soal Indo Cina dan peran Konferensi Jenewa yang merupakan kelanjutan dari perkembangan perang dingin di Asia. Dan pentingnya Isu Indo Cina bagi negara-negara Asia untuk dijadikan agenda utama pembahasa di Konferensi Colombo.

Perdana Menteri Ali Sastro dalam ketika mendapat giliran berpidato mengangkat satu tema yang kita pandang sebagai sebuah terobosan baru, dengan memberi perspektif baru dari konflik di Indo Cina, yaitu bahaya timbulnya kembali lagi kolonialisme dalam bentuk yang lama maupun yang baru.

“Dimanakah kita bangsa-bangsa Asia berdiri sekarang? Apakah kita akan mau diseret di dalam persengketaan ini yang sebetulnya dilakukan untuk merebut kekuasaan? Kita sekarang sudah sungguh-sungguh berada di persimpangan jalan sejarah umat manusia.”

Lontaran pertanyaan strategis Perdana Menteri Ali Sasto inilah, kemudian Indonesia mengusulkan diadakannya suatu konferensi lain yang berskala lebih luas, atas dasar pertimbangan bahwa masalah-masalah Asia tidak dihadapi oleh bangsa-bangsa Asia saja, melainkan juga bangsa-bangsa Afrika juga.

Sambutan para peserta Konferensi Colombo memang disambut baik namun tidak cukup antusias. Mungkin gagasan Perdana Menteri Ali dipandang terlalu utopis dan ambisius. Perdana Menteri Nehru, misalnya, memang setuju dengan usulan Indonesia, namun Nehru meramalkan bahwa di dalam pelaksanaannya gagasan tersebut banyak kesulitan akan dihadapi. Sebab tentulah ada bahaya bahwa akan terdapat banyak perbedaan pendapat antara negara-negara peserta, sehingga akan sangat sukar untuk mencapai persetujuan tentang hal-hal yang akan dibicarakan. Belum lagi, negara-negara manakah yang akan diundang menghadiri konferensi yang demikian itu. Apakah negara-negara Afrika yang masih dijajah akan diundang juga?

Atau terkait dengan konflik di Indo Cina, pemerintah manakah yang akan diundang, dari Viet minh atau dari Vietnam?  Maka itu, Nehru meski mendukung gagasan Ali Sastro dan delegasi RI, namun menggarisbawahi perlunya persiapan diadakan pada tingkat resmi. Sambutan dari para perdana menteri lain, meski tidak begitu terperinci, umumnya setuju usulan Indonesia, namun tidak begitu antusias.

Akhirnya, atas saran Nehru, konferensi menyetujui untuk memberikan dukungan moril sepenuhnya kepada Indonesia atas prakarsanya tentang KAA itu. Maka di dalam pasal 14 Komunike terakhir disebutkan: Para Perdana Menteri membicarakan tentang baiknya mengadakan suatu konferensi negara-negara Afro-Asia dan menyokong usul supaya Perdana Menteri Indonesia mungkin dapat menjajaki kemungkinan diadakannya konferensi demikian itu.

Pernyataan tersebut dengan terang-benderang menggambarkan pendirian keempat Perdana Menteri tentang usul saya itu. Susunan kalimat didalam bahasa diplomatik ini bermaksud mengatakan bahwa sebetulnya keempat Perdana Menteri tidak yakin konferensi Afro-Asia yang diusulkan oleh Indonesia akan bisa diselenggarakan.

Dalam tafsiran Ali Sastro ketika itu, rumusan pernyataan tersebut sejatinya hanya untuk tidak menyinggung perasaan hati pihak Indonesia sebagai pengusul. Sehingga mereka menyokong gagasan Indonesia, namun menyerahkan kepada Indonesia untuk menyelidiki lebih dulu sampai berapa jauh ada kemungkinan untuk mengadakan konferensi tersebut.

Nampaknya keempat Perdana Menteri tidak begitu yakin Indonesia akan sanggup untuk mewujudkan gagasan yang diajukan oleh Perdana Menteri Ali Sastro. Mengingat pada era 1950-an kondisi perekonomian Indonesia belum cukup sehat. Sedangkan situasi keamanan dipandang belum cukup tentram dan stabil. Kalau dipikir-pikir, wajar juga keraguan mereka tersebut mengingat KAA boleh dibilang merupakan konferensi berskala internasional yang cukup besar.

KAA Sebagai Embrio “Kekuatan Ketiga"

Begitupun, Konferensi Colombo merupakan landasan yang dijadikan Indonesia sebagai titik awal persiapan KAA. Setelah Indonesia ditetapkan sebagai Tuan Rumah KAA, maka kemudian diputuskan agar sebelum KAA diselenggarakan, perlu diadakan pertemuan persiapan di Bogor pada 28-31 Desember 1954.

Konferensi ini dihadiri oleh wakil dari lima negara yang hadir pada Konferensi Colombo sebelumnya, dan dalam pertemuan ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:
a) KAA diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.
b) Menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor.
c) Menetapkan 25 negara Asia-Afrika yang akan diundang.
d) Menentukan empat tujuan pokok KAA berikut ini:
-   Memajukan kerja sama antar bangsa Asia-Afrika demi kepentingan bersama
-   Membahas dan meninjau persoalan ekonomi, sosial, dan budaya
-   Membahas dan berusaha mencari penyelesaian masalah kedaulatan nasionalisme, rasialisme, dan kolonialisme

Begitulah. Yang semula gagasan Indonesia dianggap utopis dan terlalu muluk, akhinya KAA bisa diselenggarakan pada 18 April hingga 24 April 1955, di Bandung, Jawa Barat. Konferensi ini dihadiri oleh 23 negara Asia  dan 6 negara Afrika.

Dari Asia adalah Indonesia, India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Cina, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Nepal, Afganistan, Iran, Irak, Yordania, Turki, Syria, Saudi Arabia dan Yaman. Adapun negara–negara dari benua Afrika adalah Mesir, Ethiopia, Libya, Sudan, Liberia dan Pantai Emas (sekarang Ghana).

Akhirnya penyelenggaraan KAA berjalan sukses sesuai harapan Indonesia, dan Bung Karno pada umumnya. KAA menjadi pusat perhatian dunia saat itu. Indonesia pun tidak lepas dari perhatian dunia karena menjadi tuan rumah.

Konferensi Asia Afrika menghasilkan beberapa keputusan penting. Beberapa keputusan penting tersebut sebagai berikut :
a)  Memajukan kerja sama antarbangsa di kawasan Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan
b) Menyerukan kemerdekaan Aljazair, Tunisia, dan Maroko dari penjajahan Prancis
c) Menuntut pengembalian Irian Barat (sekarang Papua) ke Perda Indonesia dari Aden kepada  Yaman
d) Menentang diskriminasi dan kolonialisme
e) Ikut aktif dalam mengusahakan dan memelihara perdamaian dunia Selain beberapa keputusan penting tersebut. Konferensi Asia Afrika juga mencetuskan Dasasila Bandung atau disebut juga "Bandung Declaration".

Kolonialisme-Imperialisme Perekat Persatuan Peserta KAA

Segi menarik yang perlu kami paparkan di sini adalah, keberhasilan Indonesia untuk mengakomodikasikan seluruh agenda strategis negara-negara peserta KAA, sehingga kekhawatiran Nehru pada Konferensi Colombo terhadap kemungkinan jalan buntu mencapai kesepakatan, ternyata tidak terjadi sama sekali.

Apa yang menjadi perekat antar negara-negara KAA? Rupanya ada beberapa hal yang menjadi perekat sehingga tercipta ikatan yang solid antar negara-negara peserta KAA:

a) Persamaan nasib dan sejarah, yaitu bangsa-bangsa di Asia-Afrika terutama pernah mengalami penjajahan.
b) Kesadaran untuk memperoleh kemerdekaan.
c) Kecemasan akan persaingan Blok Barat dan Blok Timur.
d) Perubahan politik pada tahun 1950-an, yaitu berakhirnya Perang Korea (1953). Akibat Perang Korea, semenanjung terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Peristiwa ini semakin menambah ketegangan dunia dikarenakan adanya intervensi dari blok yang bersaing.
e) PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antarnegara yang baru merdeka, tetapi di luar PBB belum ada forum yang menjembatani dialog antarnegara tersebut.
f) Persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan berkembang.

Adapun penyelenggaraan KAA mempunyai tujuan berikut:
1. Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antarbangsa Asia-Afrika dan meningkatkan persahabatan.
2. Membicarakan dan mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
3. Menaruh perhatian secara intensif terhadap  masalah khusus terkait dengan kedaulatan, kolonialisme, dan Imperialisme.
4. Memerhatikan posisi dan partisipasi Asia-Afrika dan bangsa-bangsa dalam dunia Internasional.

KAA Sebagai Langkah Lanjut Menuju Konferensi Gerakan Non-Blok

Dengan keberhasilan memprakarsai dan menyelenggarakan KAA pada 18-24 April 1955, maka Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai negara yang memprakarsai Gagasan terbentuknya “Kekuatan Ketiga” sehingga bebas dari pengaruh dan tekanan baik blok barat maupun blok timur. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai negara-negara yang masuk dalam orbit Amerika ataupun Uni Soviet dan Cina.

Prakarsa Indonesia beserta keempat negara lainnya sebagai the Sponsoring Countries, tidak saja menempatkan Indonesia maupun Bung Karno sebagai kekuatan utama yang memelopori perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika yang masih terjajah, juga mempunyai saham yang kuat untuk memelopori terbentuknya Gerakan Negara-Negara Non-Blok pada skala lintas kawasan, 6 tahun ke kemudian di Beograd, Jugoslavia.

Sebab KAA selain memainkan peran penting alam upaya menciptakan perdamaian dunia dan mengakhiri penjajahan di seluruh dunia secara damai, khususnya di Asia dan Afrika, pada saat sama memberi inspirasi terhadap terbentuknya “kekuatan ketiga” yang tidak berpihak ke blok barat maupun timur, sehingga mendorong lahirnya Gerakan Nonblok yang didasari tujuan untuk meredakan ketegangan dunia yang dipicu oleh konflik antara kutub AS dan Sekutu-sekutu baratnya yang berhaluan Kapitalis/Liberal, versus kutub Uni Soviet dan Cina yang berhaluan komunis.  

Bedannya, kalau dalam KAA Bung Karno menawarkan tema anti kolonialisme dan imperialisme sebagai dasar persatuan negara-negara peserta KAA, maka dalam Konferensi Non Blok 1961, Bung Karno dan Indonesia menawarkan tema baru: Aspirasi Negara-Negara Berkembang dalam berhadapan dengan Negara-Negara maju. Yang tidak lagi perhadapan antara kutub barat versus timur, melainkan antara Utara dan Selatan.

(Penulis Hendrajit Direktur Eksekutif GFI)