Tuesday, 2 August 2016

Malaysia Klaim 28 Desa di Nunukan, Pemerintah Tinjau Lokasi

Prajurit Yonif 644/Walet Sakti anggota Satgas Pengamanan Perbatasan melakukan patroli di wilayah hutan perbatasan Indonesia-Malaysia, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015 (Ket. gbr. Tempo)

Kepala Bidang Perencanaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makmur Marbun mengatakan pihaknya bersama anggota Komisi II DPR, Rabu besok, 3 Agustus 2016, akan mengunjungi Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kunjungan itu merupakan langkah pemerintah Indonesia menanggapi isu klaim 28 desa di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Malaysia.

Menurut Marbun, sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia belum juga selesai. Ia menilai persoalan yang muncul adalah ketimpangan pembangunan di daerah perbatasan. “Mereka (Malaysia) banyak membangun di perbatasan,” katanya saat berada di Malinau, Kalimantan Utara, Selasa, 2 Agustus 2016.

Marbun mengatakan, pemerintah Indonesia terkesan lamban dalam mengupayakan penyelesaian sengketa lahan. Dibanding dengan Malaysia, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia masih terbatas.

Menurut dia, salah satu faktor sengketa lahan dimenangkan oleh Malaysia karena peran Malaysia terhadap pembangunan infrastruktur penduduk di daerah itu. Itu sebabnya BNPP akan menyusun kebijakan-kebijakan yang bisa mementahkan klaim Malaysia terhadap sejumlah desa di Lumbis Ogong.

BNPP juga telah menyusun rencana pembangunan strategis untuk wilayah Lumbis Ogong. Harapannya rancangan pembangunan itu bisa diwujudkan oleh kementerian dan lembaga terkait. Jika tidak, maka kemudahan yang diberikan Malaysia justru semakin memicu penduduk akan memilih bergabung dengan Malaysia.

Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Paulus Murang membenarkan bahwa ada sekitar 28 desa di Lumbis Ogong yang berpotensi dimiliki Malaysia. Total luas wilayah itu sekitar 154.000 hektare yang merupakan daerah Simantipal dan Sinapad, Lumbis Ogong.

Paulus meminta pemerintah Indonesia serius menangani persoalan sengketa perbatasan. Sengketa tidak akan selesai apabila tidak melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat harus dilibatkan karena mereka yang mengetahui seluk beluk di lapangan perihal sengketa. “Kami ingin kerja sama dengan TNI,” ujarnya. (Tempo)