"Saat ini masih ada beberapa yang ditengarai menjadi daerah yang rawan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat. Tapi nanti akan kita lihat lagi dan analisis lagi ketika KPU sudah menentukan calon-calon itu," kata Setyo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/1/2018).
Setyo menjelaskan, yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang digelar di 171 daerah itu yakni politik identitas. Pasalnya, polisi identitas masih selalu mewarnai pemilihan kepala daerah sehingga memerlukan kerja ekstra kepolisian untuk mengantisipasinya.
"Kita mengantisipasi, karena ini ada 171 daerah dimana dari seluruh Indonesia hanya 3 wilayah yang tidak, DKI, tapi ada di Bekasi, itu masuk di Kabupaten Kota, kemudian Jogja dan Papua Barat. Jadi yang lain-lain ada kontestasi politik, jadi kita perlu ekstra keras untuk mengantisipasinya," katanya.
Selain teruk berkoordinasi dengan stakeholder dan lembaga penyelenggara pemilu, salah satu antisipasi menjaga netralitas institusi Polri meski ada sebagian perwira tinggi polri yang terlibat menjadi salah satu calon dalam Pilkada.
Ia juga mengingatkan agar anak buahnya tidak berfoto bersama dengan salah satu pasangan calon kemudian diunggah ke media sosial karena akan menimbulkan fitnah. Namun, larangan itu tidak berlaku bagi polisi yang ditugaskan mengawal pasangan calon, karena otomatis melekat dengan demi tugas.
"Tapi itu pun tidak boleh, dia terus mengunggah dengan ini mendukung salah satu calon, atau kemudian foto-foto selfie dengan calon itu tidak diperkenankan, nanti akan dikenai kode etik," pungkasnya. (Himawan Aji/Okz)



No comments:
Post a Comment