BNPT Damaikan Mantan Napi Teroris Dengan Korban di Silaturahmi Kebangsaan

Aksi-aksi terorisme yang terjadi di waktu silam merupakan tindak kejahatan atas kemanusiaan yang jelas bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai kearifan lokal, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama manapun di bumi ini.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT).Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, dalam sambutan pembukanya di acara puncak Silaturahmi Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Satukan NKRI) dalam rangka mempertemukan mantan napi terorisme dengan korban bom dari aksi terorisme (penyintas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

“Hal bisa terlihat dari karakteristik target pada sebuah aksi teror yang bersifat acak, tidak membeda-bedakan sasaran dengan korban yang sebagian besar berasal dari pihak sipil yang tidak berdosa. Aksi-aksi radikal terorisme ini kemudian menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga negara Indonesia,” ujar Komjen Pol. Suhardi Alius.

Dikatakan mantan Kabareskrim Polri ini, negara tidak mempersepsikan terorisme adalah domain suatu agama tertentu. Hal ini didasari karena Indonesia adalah negara Pancasila yang mengakomodir segala perbedaan dalam sebuah harmoni.

“Penting perlu kita ingat bersama, bahwa kesalahan tidak terletak pada ajaran agama, namun terkadang kita menemukan perbedaan penafsiran yang diimplementasikan ke dalam bentuk perilaku mengarah ke tindak kekerasan,” ujar pria yang juga pernah menjadi Sekretaris Utama (Sestama) BNPT ini.

Lebih lanjut alumni Akpol tahun 1985 ini menjelaskan bahwa penanggulangan terorisme perlu memahami akar masalah. Kebanyakan dari para pelaku ini tidak siap adanya perbedaan dan perbedaan dianggap sebagai pertentangan. Oleh karena itu penggunaan strategi yang tepat sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan terorisme, yang pergerakannya sudah semakin masif dan terstruktur.

“Strategi yang dapat diterapkan adalah melalui hard approach maupun soft approach. Dan salah satu program soft approach yang dapat dilakukan adalah melalui program deradikalisasi,” tuturnya.

Berdasarkan hal tersebut, BNPT menurutnya ingin melanjutkan dan menginovasi program-program deradikalisasi yang telah terlaksana. Dan BNPT sendiri menginisiasi untuk mengadakan pertemuan antara para penyintas, dengan mantan narapidana terorisme bersama para Pemimpin Redaksi media massa yang dikemas dalam sebuah bentuk kegiatan Satukan NKRI ini.

“Kegiatan ini tentunya juga dilaksanakan untuk menyebarkan semangat perdamaian kepada masyarakat Indonesia, memberikan contoh kepada rakyat Indonesia bahwa saling menghargai, saling memahami dan menjalin silaturahmi serta komunikasi yang baik dengan berbagai elemen bahkan antara pelaku terorisme dengan para penyintas itu juga bisa diwujudkan,” kata mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Dengan adanya kegiatan ini Kepala BNPT berharap masyarakat dapat mengingat pentingnya saling menghargai dan memahami perbedaan sebagaimana bangsa Indonesia yang berpegang teguh dalam Bhinneka Tunggal Ika.

“Melalui kegiatan ini pula kita juga mengadakan sesi khusus agar para mantan pelaku dan para penyintas, dapat menyampaikan berbagai masukannya kepada para pejabat kementerian/lembaga terkait yang kami undang, sehingga upaya penanganan mantan pelaku dan korban aksi terorisme dapat berjalan lebih baik ke depan,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPT berharap dari peran dari para mantan pelaku, para penyintas dan pimpinan redaksi untuk berpartisipasi dengan menjadi pelopor perdamaian. Karena di satu sisi, mantan pelaku dan para penyintas mempunyai peran yang signifikan dalam mengingatkan masyarakat akan pentingnya perdamaian, serta secara bersamaan menganjurkan untuk menghindari penggunaan kekerasan.

“Di sisi lain, para mantan pelaku juga sangat kita harapkan sumbangsihnya untuk melakukan pendekatan kepada kelompok yang sulit dijangkau oleh negara dikarenakan sifat kelompok tersebut bergerak dengan penuh kerahasiaan dan berbaur di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Selain itumenurutnya, peran media dalam penanggulangan terorisme sangat strategis untuk memengaruhi opini masyarakat, karena media sangat rawan dijadikan alat propaganda. Salah satu yang dibutuhkan oleh individu/ kelompok teror adalah publisitas atas aksinya sehingga peran media dimanfaatkan untuk mengamplifikasi ketakutan massal di antara masyarakat.

“Oleh karena itu diperlukan materi jurnalisme yang membangun dan menjadi penebar perdamaian. Kami meyakini bahwa rekan-rekan media memiliki kapabilitas untuk menciptakan jurnalisme damai dengan prinsip persaudaraan dan kemanusiaan,” ujanrya. (Noor Irawan)