Jakarta/ZONASATU - Para
pengurus Badan Pembina Kerohanian Islam yang ada di seluruh kantor
pemerintah baik di kementerian/non kementerian, TNI-Polri, BUMN dan bahkan
seluruh instansi swasta harus memiliki pemahaman yang utuh tentang ancaman
bahaya radikalisme negatif yang berujung pada aksi terorisme yang pernah
terjadi di Indonesia.
Tentunya ini tidak terlepas dari masih banyaknya
ketidaktahuan dari elemen masyarakat Indonesia
yang masih beranggapan bahwa rentetan
aksi terorisme yang terjadi di Indonesia adalah rekayasa dari para elite
politik ataupun rekayasa dari aparat TNI Polri.
Hal
ini dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen
Pol. Drs. Suhardi Alius,MH, saat menjadi narasumber mengenai ancaman bahaya
radikal terorisme di acara Silaturahmi Nasional Forum Komunikasi dan Konsultasi
Badan Pembina Rohani Islam Nasional (Silatnas FBN) yang diikuti para Pembina Rohani Islam dari
kantor kementeria/non kementerian, TNI/Polri dan BUMN.
Acara
tersebut digelar di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri), Kalibata, Jakarta, Sabtu
(22/9/2018). Dalam sesi tanya jawab pada forum tersebut ada peserta yang
mengajukan pertanyaan kepada Kepala BNPT mengenai apakah aksi terorisme yang terjadi
di Indonesia ini adalah rekayasa elite politik ataupun aparat sesuai dari
informasi yang beredar luas di masyarakat melalui media sosial.
“Bapak-bapak
dan ibu-ibu ini termakan hoax juga karena bapak mendapatkan info tersebut dari
media sosial. Tentunya sangat tidak masuk akal untuk merekayasa aksi teror
seperti itu dengan mengorbankan orang begitu banyak. Tidak mungkin mengorbankan
aparat atau kawan sendiri untuk melakukan aksi teror itu. Sangat berdosa sekali
kalau kami yang merekayasa. Tentunya bapak-bapak,ibu-ibu harus mendapatkan informasi berita yang
benar dan memiliki pemahaman yang cukup untuk mengetahui kejadian teror itu
secara utuh,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius dalam paparannya.
Dalam
kesempatan tersebut Kepala BNPT juga sempat memutarkan video mengenai apa yang
telah ia perbuat dalam melakukan program soft pproach (pendekatan lunak) dalam
upaya menanggulangi permasalahan terorisme yang ada di Indonesia
“Kami
juga memberikan masukan-masukan yang sifatnya aktual bagaimana kita sebagai
umat muslim bisa berkiprah di tengah-tengah dinamika global semacam ini dengan
tidak mengurangi ukhuwah islamiyahnya tatapi juga bisa berkontribusi untuk kebaikan
bangsa dan negara ini,” ujar mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini.
Dijelaskannya,
apa yang disampaikannya dalam forum tersebut agar para pembina rohani islam ini
mempuyai pengetuhuan yang cukup untuk bisa mendistribusikan apa kepada rekan-rekannya di lingkungan kantor/institusi di tempat mereka bekerja. “Ini supaya kita tetap
sejuk. Mengapa? kita menjadikan ajaran kita tapi dengan baik, tapi juga
tidak melupakan kebhinnekaan yang kita miliki dan jati diri bangsa kita ini,”
kata mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Mantan
kepala Divisi Humas Polri ini juga mengatakan, apa yang disampaikannya itu juga
sebagai upaya untuk membentengi para pembina rohani islam dari paham-paham
radikalisme negatif yamg mana mereka selama ini mungkin kurang informasi.
“Nah
sekarang mereka kita berikan informasi lengkap sehingga kita berharap mereka
itu juga bisa memberikan pencerahan kembali kepada teman-temannya di
masing-masing kementerian mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita
mengemasnya supaya tetap kita pertahankan ukhuwah islamiyah dengan baik tapi
juga dari sisi jati diri bangsa kita juga tidak pernah terlupakan,” ujar alumni
Akpol tahun 1985 ini
Untuk
itu dirinya berharap apa yang ia lakukan dalam menberikan pencerahan ini juga
bisa dilakukan juga terhadap pembina rohani islam di institusi/perusahaan
swasta lainnya. “Ini menjadi budaya keseluruhan dan semua instansi harus
dilibatkan. Bukan hanya pemerintah, harusnya mulai dari sektor swasta dan
sebagainya harus juga mengerti dan punya
pemahaman yang utuh untuk masalah-masalah semacam ini,” ujarnya.
Karena
menurutnya, era globalisasi ini tidak bisa dihindari ini semua pihak harus memilki
kemampuan memfilter, memverifikasi setiap apapun dinamika yang ada di lapangan “Dan
tentunya termasuk membentngi mereka semua dengan wawasan kebangsaan,” ujar
mantan Wakapolda Metro Jaya ini mengakhiri
Sementara
tu Ketua Umum Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam
Nasional (FBN), Prof. Dr. KH. Ridwan Muhammad Yusuf, MA, menjelaskan bahwa
dirinya sengaja mengundang Kepala BNPT agar seluruh organisasi umat Islam yangada
di Indonesia ini harus benar-benar memahami sebetulnyamengenai fonomena terorisme
yang ada di Indonesia
“Itu
perlu diperjelas karena selama ini orang mendengarkan berita berita dari
mana-mana dikatakan bahwa terorisme yang terjadi di Indonesia ini adalah dibuat buat untuk ada pekerjaan TNI dan
Polri dan segala macam sebagaimana tadi ada pertanyaan dari satu peserta. Dan pertanyaan dari peserta tersebut ternyata terbantahkan oleh Kepala BNPT yang
dijelaskan bahwa kejadian itu adalah nyata,” ujar KH Ridwan Yusuf.
Menurutnya,
selama ini yang muncul dari masyarakat karena ketidak pahaman mereka. Untuk itu
dia meminta kepada seluruh organisasi umat Islam, apapun bentuknya untuk
memahami betul bagaimana cara menghalau supaya paham radikalisme dan terorisme tidak
terjadi di organisasinya masing-masing.
“
Dengan hadirnya Kepala BNPT ini makin jelaslah bagi organisasi organisasi Islam
di Indonesia ini bahwa kita bersama-sama, bahu-membahu seluruh komponen
masyarakat membantu BNPT, membantu negara agar tetap untuk menjaga NKRI. Karena
radikalisme, terorisme itu bisa menghancurkan kita. Tidak ada ajaran agama yang
mengarah kepada kekerasan yang seperti itu. Itu yang saya kira kami perlu
kenapa kami mengundang kepala BNPT,”
ujarnya mengakhiri.
***
Penulis : Adri Irianto
Sumber : -
Penulis : Adri Irianto
Sumber : -



No comments:
Post a Comment