Terorisme Siber di Bidang Keuangan bisa Menjadi Ancaman bagi Bangsa

Jakarta/ZONASATU - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengingatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang bahaya ancaman terorisme siber di sektor keuangan.

Ia menilai perlunya memperkuat pertahanan karena adanya potensi dari serangan teroris. Untuk itu dirinya meminta BNPT jangan hanya terfokus pada penanggulangan terorisme secara konvensional saja.

"Tampaknya, selain yang konvensional, yang dilakukan BNPT, Pak Suhardi (Kepala BNPT), mungkin perlu perkuat potensi terorisme siber. Karena tampaknya secara konvensional terorisme makin sulit karena mekanisme pertahanan yang makin baik, maka harus diwaspadai ancaman ke siber," ujar Bambang, pada acara Rapat Kerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Bambang pun bercerita terkait serangan terorisme siber yang menyasar sektor keuangan di Bangladesh. Saat itu, Gubernur Bank Sentral Bangladesh terpaksa mundur karena tidak bisa mengungkap dana yang diretas oleh hacker.

“Kemudian uang yang sudah diambil teroris itu langsung dioper ke kasino, sehingga tidak ada account-account lagi. Sehingga sudah bercampur dengan uang dari kasino. Sehingga bank sentral Bangladesh nggak bisa cari jejak. Ketika uangnya hilang, gubernurnya merasa nggak bisa menjaga siber dan dia shutdown. Ini sama saja serangan terorisme tapi di sektor keuangan,” ujarnya.

Ancaman terorisme siber ini adalah ancaman nyata lainnya selain serangan fisik yang biasa dilancarkan oleh para teroris. Menurutnya, kepanikan masyarakat Indonesia juga akan tinggi bila menghadapi hal serupa seperti di Bangladesh.

"Ini tentunya contoh simpel betapa terorisme seperti itu bisa terjadi. Kalau saya pribadi, misalnya kalau dengar terorisme di Thamrin dan Kampung Melayu, kita waswas. Tapi akan beda kalau tahu tahu account saya hilang itu pasti kepanikan masyarakatnya tinggi," kata dia.

Lebih lanjut menurutnya, meski Indonesia kini sudah memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), namun dirinya meminta agar BNPT memperkuat pengawasannya pada ancaman terorisme siber, khususnya di sektor keuangan. Karena ke depan serangan siber mungkin akan semakin marak dan ini menjadi ujian tersendiri bagi BNPT dan kementerian terkait untuk menjaga ketahanan negara.

"Nanti perangnya mungkin bukan perang nuklir lagi, tapi perangnya siber. Nah, BNPT juga harus memperkuat siber dalam konteks terorisme tapi bagaimana mencegah terorisme dalam arti luas dan ini konsekuensi kalau menekan dari konvensional," ujarnya.

***
Penulis : Himawan Aji
Sumber : -