Melihat kondisi itu, Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan di
Kedeputian II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menggelar Latihan Mitigasi Aksi Terorisme
Integratif (Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi, Polri dan TNI dalam rangka Pengamanan
Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019. Upacara penutupan dan simulasi latihan tersebut digelar di Lapangan Silang
Monas dan di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (6/3/2019).
“Hari ini kita latihan mitigasi,
keterpaduan semua unit penanggulangan terorisme baik itu dari TNI, AD, AL, AU,
Kepolisian bersama dinas instansi dan kementerian terkait. Kita lihat, ada
pasukan khusus dari Sat-81 Gultor (Kopassus), Denjaka (Detasemen Jala Mangkara)
dari Angkatan Laut, Satuan Bravo 90 dari Angkatan Udara, Gegana dari Polri dan
semua dinas instansi yang terlibat, kita mesti latih,” ujar Kepala BNPT, Komjen
Pol. Drs. Suhardi Alius, MH usai acara..
Lebih lanjut mantan Kabareskrim Polri
ini mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dan dimana
teroris akan melakukan aksinya. Oleh karena itu, maka langkah-langkah untuk
menyiapkan Kesiapsiagaan Nasional sesuai amanat Undang-Undang (UU) No.5 tahun
2018 tentang Penanggulangan Terorisme harus terus menerus dilakukan.
“Dan cara yang efektif untuk mempertahankan
kondisi Kesiapsiagaan Nasional adalah dengan melakukan latihan yang melibatkan
semua unsur nasional terkait secara intensif dan konprehensif,” ujar alumni
Akpol tahun 1985 ini menjelaskan.
Apalagi menurutnya, sesuai UU tersebut BNPT adalah leading sector dalam bidang penanggulangan terorisme yang salah satunya
memiliki tugas dalam menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di
bidang penanggulangan terorisme. Dan pola penanggulangan
terorisme di Indonesiasendiri
selama ini menggunakan dua metode
yaitu pola
soft approach (pendekatan
lunak) dengan melakukan program deradikalisasi dan pencegahan dan pola hard approach (penegakan
hukum) dengan melalui penindakan serta
kesipasiagaan nasional.
“Latihan yang kita
laksanakan saat ini merupakan bentuk dari pola hard approach sebagai penguatan bagi TNI, Polri dan instansi terkait lainnya dalam
rangka penanggulangan terorisme,” kata mantan Sekretaris Utama (Sestama)
Lemhanas.
Mantan Kapolda Jawa Barat ini pun juga mengungkapkan
bahwa latihan dan simulasi ini merupakan program rutin dari BNPT. “Jadi latihan
ini program rutin BNPT. Kemarin sebelum Asian Games kita juga menggelar di
Kemayoran dan dihadiri Panglima TNI. Lalu tahun 2016 akhir kita latihan di
Bandara Soekarno-Hatta dan 2018 kemarin kita gelar di Bandara Ahmad Yani
Semarang,” jelas mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.
Dikatakan pria kelahiran Jakarta, 10 Mei
1962 ini, pemilihan stasiun kereta api sebagai tempat pelatihan mitigasi ini dikarenakan
Stasiun Kereta Api merupakan salah satu objek vital yang berpotensi menjadi
sasaran aksi terorisme yang dapat menimbulkan instabilitas. Oleh karean itu
seluruh aparat harus waspada di berbagai tempat dengan segala situasi.
“Bukan cuma siang saja, malam juga, Bahkan
dalam kondisi hujan pun harus kita hadapi. Kalau kita kemarin di bandara, di
terminal bus, sekarang di Stasiun Kereta Api. Jadi semua sarana dan prasarana
yang kemungkinan menjadi titik titik serangan (terorisme) harus kita antisipasi,”
kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini menuturkan.
Senada dengan Kepala BNPT, PT. Kereta
Api Indonesia (KAI) pun juga menyadari pentingnya kegiatan pelatihan yang
dilakukan di area publik, seperti Stasiun Kereta Api. Hal ini dikarenakan Stasiun
merupakan salah satu objek vital yang ada yang diatur berdasarkan peraturan
pemerintah yang menjadi konsentrasi publik.
“Kami sangat mendukung kegiatan yang
digelar BNPT ini agar menjadi kegiatan yang positif ke depannya dalam hal
antisipasi. Ada 600 lebih Stasiun di wilayah Jabotabek ini, dimana ada 76
stasiun dengan konsentrasi stasiun yang sangat tinggi. Ada sebanyak 1 juta
penumpang yang kita angkut,” ungkap Direktur Pengelolaan Prasarana PT KAI, Muhammad
Nurul Fadhilah.
Mantan Direktur Utama PT Kereta Api
Commuter Indonesia (KCI) ini berharap adanya sinergitas antara BNPT dengan PT
KAI dalam upaya pencegahan aksi terorisme agar tidak terjadi di kawasan obyek
vital “Tentu harapan kami seperti ini bisa menjadi konsentrasi bersama dari
pihak BNPT dalam rangka memitigasi semua resiko yang dapat terjadi dan
menghasilkan korban dan lain-lain. Kami sangat mendukung,” ujarnya.
Sementara terkait dengan Standard
Operational Procedur (SOP) yang dimiliki PT KAI dan BNPT, Irjen Pol. Drs. Budiono
Sandi, M.Hum selaku Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menjelaskan
bahwa pentingnya menyamakan untuk menyinergikan SOP-SOP yang sudah dimiliki
masing-masing K/L dan instansi.
“Tentunya disini kita sinergikan SOP-SOP
yang sudah dimiliki instasi terkait dengan BNPT sebagai focal point untuk
melaksanakan tugas dengan baik di lapangan,” kata Irjen Pol Budiono Sandi yang
turut hadir pada acara tersebut.
Para pejabat BNPT lainnya yang turut
hadir pada acara tersebut yakni Sestama BNPT, Marsda TNI Dr. Asep Adang
Supriyadi, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Mayjen
TNI Henri Paruhuman Lubis, para pejabat eselon II seperti Direktur pembinaan
Kemampuan, Brigjen Pol. Drs. Imam Margono, Direktur Penindakan, Brigjen Pol
Drs. Torik Triyono, Direktur Penegakkan Hukum, Brigjen Pol. Eddy Hartono,
S.Ik,MH, Direktur Bilateral Brigjen Pol. Kris Erlangga, Kepala Biro Umum
Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, Inpektur BNPT, Dr. Amrizal, MM beserta pejabat eselon III dan IV lainnya di
lingkungan BNPT.
***
Editor : Adri Irianto
Sumber : -
Editor : Adri Irianto
Sumber : -
No comments:
Post a Comment