Honorer Dipecat Gara-gara Pose Dua Jari, Kader Gerindra: Indonesia Krisis Demokrasi

Jakarta, ZONASATU - Kasus pemecatan enam pegawai honorer SMA 6 Kronjo oleh Dinas Pendidikan Pemprov Banten karena sikap politiknya yang mendukung Capres 02 Prabowo - Sandi, mendapat kritikan dari salah satu kader Partai Gerindra yaitu Sari Nurmala Sari, S.H.

Menurut Nurmala Sari, Tindakan Dindik Pemprov Banten memecat enam pegawai honorer tersebut akan menimbulkan efek domino dan dapat merugikan elektabilitas Paslon 01 Jokowi - Ma'ruf.

"Ada ketidak adilan dipertontonkan oleh pemerintah secara vulgar disini, kalau ASN terang-terangan menyatakan dukungan kepada Paslon 01 Jokowi Ma'aruf statusnya dijamin aman. Sedangkan kalau mendukung Paslon 02 Prabowo Sandi selalu dihadapkan pada persoalan hukum dan netralitas." ujar Nurmala Sari kepada awak media, Sabtu (23/3/2019).

Nurmala Sari kemudian menjelaskan sesuai UU nomor 53 tahun 2010 ASN wajib netral dan tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Begitu juga dengan honorer yang diatur pada UU Pelayanan Publik No 25 tahun 2005.

"Tapi semua itu tidak akan berlaku jika ASN ataupun honorer tersebut menyatakan sikap dukungannya kepada Paslon 01 Jokowi Ma'aruf. Sangat tidak fair." kata Nurmala.

Ia pun menyayangkan sikap Bawaslu yang terkesan "mandul" dan tebang pilih dalam menerapkan sanksi.

"Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga penyelenggara Pemilu, karena ini bisa membahayakan demokrasi kita." ungkapnya.

Menurut Wanita yang saat ini sedang mencalonkan dirinya sebagai Caleg DPR RI Dapil VII Jawa Tengah untuk wilayah Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga, Bawaslu harus bisa bersikap netral.

"Kita ingin demokrasi di Indonesia berjalan sehat dengan aturan yang tidak pilih-pilih" tutupnya.

***
Editor : Cassandra