JAKARTA - Panitia Hak Angket DPRD DKI
Jakarta telah menyimpulkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersalah
dalam RAPBD DKI 2015. Maka itu, pimpinan DPRD DKI diminta untuk menindaklanjuti
hasil itu dengan cara Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
"Dilanjutkan ke Hak Menyatakan Pendapat. Karena, telah mengantongi sebanyak lebih dari 20 tanda tangan dan minimal dua fraksi yang meminta hal tersebut (HMP)," kata anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI M Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015).
Sementara, anggota Fraksi Gerindra lainnya Prabowo Soenirman memeinta HMP dilakukan. Tetapi, HMP tidak melakukan penyelidikan tetapi bisa memanggil Ahok untuk membela diri atas hasil hak angket.
"Jika dipandang perlu, ya panggil Gubernur. Tapi kalau sudah cukup ya tidak," ujarnya.
Prabowo menjelaskan, jika dirasa hasil dari angket sudah cukup, maka panitia HMP langsung membuat rapat paripurna untuk menyatakan dua kemungkinan.
Kemungkinan yang pertama adalah memberikan rekomendasi pemakzulan terhadap Ahok kepada Mahkamah Agung (MA). Kedua yaitu melakukan teguran keras kepada Ahok.
Prabowo juga mengakui, pihaknya sudah mempunyai beberapa anggota Dewan yang setuju dengan tindakannya itu. "Gerindra sudah bulat (untuk HMP), Demokrat, PPP juga, sudah lebih itu," tandasnya.(Sindo)
