Pengamat Militer Kritik Rencana Polri Ikut Diklat Raider TNI AD

Malang (Zonasatu.co.id) - Pengamat militer Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhadjir Effendy menyatakan, keinginan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang meminta Kopassus agar anggota Brimob mendapat latihan kualifikasi Raider patut dipertanyakan. Pasalnya, tugas Brimob yang merupakan bagian Polri adalah pelayan masyarakat.

Sehingga, tidak perlu anggota polisi sampai harus mendapat pelatihan berat seperti yang dijalani prajurit militer. "Sebetulnya tidak cocok. Brimob kan bukan tentata, statusnya pasukan pemukul polisi, sipil yang dipersenjatai," kata Muhadjir.

Dia memang belum mengetahui secara detail bentuk pendidikan yang diterima anggota Brimob ketika minta dilatih Kopassus. Kalau memang tujuannya adalah untuk mendapat brevet maka hal itu jelas kebijakan keliru.

"Di Kopassus itu kan untuk mendapat brevet komando. Di Indonesia cuma ada dua pasukan elite yang mendapat brevet, Kopassus dan Kopaska. Kurang pas kalau Brimob latihan itu," ujar Muhadjir.

Dia menilai, kalau memang pendidikan itu setara kursus hal itu bisa dipahami. Namun, jika bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Brimob dalam keamanan, saran dia, Polri sebaiknya menggandeng TNI kalau memang perlu bantuan.

Misalnya, dalam kasus menghadapi separatis, hal itu dimungkinkan Polri menggandeng TNI, bukan malah mendidik Brimob dengan latihan di bawah Kopassus. "Kalau menyangkut ada masalah tindakan militer minta bantuan saja ke TNI, itu sudah diatur di UU Polri," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengirim surat kepada Panglima TNI dengan tembusan KSAD, Irwasum Polri dan jajaran petinggi Polri. Surat yang bernomor B/3303/VII/2015 tertanggal 15 Juli tersebut berisi permintaan permohonan mengikutsertakan personel Korbrimob Polri dalam Diklat Raider di Pusdiklat Kopassus dimana Pusdiklat Kopassus di Batujajar, Bandung, selama ini adalah pusat latihan dasar pasukan korps Baret Merah.(SRK/Republika)