Jakarta (Zonasatu.co.id) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyar Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo untuk mendesak pemerintah Inggris
agar membubarkan perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di negara itu.
Menurutnya permohonan itu harus disampaikan kepada
Perdana Menteri Inggris David Cameron yang dijadwalkan akan bertemu Jokowi
petang ini, Senin 27 Juli 2015.
"Saya kira ini kesempatan presiden untuk
menyampaikan kepentingan Indonesia baik itu bidang ekonomi politik dan
keamanan. Masalah Papua, presiden harus sampaikan kepada Inggris dan uni eropa
agar mereka bisa akui integritas wilayah Indonesia dari Aceh sampai
Papua," kata Fadli di DPR Jakarta, Senin 27 Juli 2015.
Politisi partai Gerindra ini berharap, Inggris juga dapat
memperlakukan hal serupa dengan menolak kehadiran OPM sebagaimana organisasi
radikal lainnya.
"Inggris harus tolak pembentukan perwakilan OPM
disana. Ibarat kita juga tolak perwakilan IRA di Indonesia walaupun IRA sudah
selesai," katanya.
Serupa dikatakan anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin.
Menurutnya sikap tegas itu harus diambil karena gerakan separatis OPM saat ini
sudah mempunyai kantor perwakilan resmi di Inggris, tepatnya di kota Oxford.
"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa
Inggris mempersilakan mereka bikin perwakilan. Ini masalah politik negara lain.
Presiden Jokowi harus tanyakan itu ke PM Cameron, dan tegaskan soal NKRI,"
katanya.
Bila perlu, lanjutnya, Presiden Jokowi mendesak Cameron
untuk menutup kantor perwakilan OPM di negaranya. Sebab sudah seharusnya London
memahami, menghormati dan mendukung kedaulatan NKRI.
Apalagi Indonesia tidak pernah melakukan penjajahan
terhadap Papua. Bergabungnya Papua ke dalam NKRI berdasarkan Perjanjian New
York 1962 yang diprakarsai Amerika Serikat setelah perjuangan Presiden Soekarno
dan para diplomat Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan PBB tahun
1969.
"Jadi sebenarnya sudah ada legitimasi dari dunia
internasional. Namun sekarang ada upaya dari OPM untuk memutarbalikkan fakta
internasional dengan melakukan internasionalisasi isu Papua," katanya.
Selain itu, politisi PKS ini menganggap penting Jokowi
menyinggung soal OPM karena insiden intoleransi di Tolikara yang baru-baru ini
terjadi dan adanya dugaan keterlibatan pihak asing ataupun OPM.
Apalagi sebelum insiden penyerangan tersebut, terjadi
demo OPM di depan KBRI di London pada sekitar awal Mei lalu.
"Apakah peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan?
Yang jelas kita telah bersepakat NKRI harga mati. Karena itu diplomasi
mempertahankan kedaulatan NKRI ini harus kita jaga dan perkuat," katanya. (SRK/Viva)
