Terjadinya konflik salah satunya disebabkan
oleh perkembangan penduduk dunia yang sangat pesat. Pada tahun 1975 jumlah
penduduk mencapai 4 milliar berkembang menjadi 7 milliar di tahun
2011, diprediksi akan bertambah menjadi 11 milliar pada tahun 2035.
Dengan adanya penambahan jumlah penduduk tersebut maka kebutuhan energi,
pangan, dan air akan semakin meningkat.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa idealnya kapasitas
bumi dihuni oleh sekitar 3 - 4 milliar, maka dengan penambahan 3 kali
lipat penduduk bumi bisa menyebabkan standar hidup manusia menurun
karena kemiskinan, kelaparan dan kesehatan buruk.
Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo yang diwakili oleh Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI
Wiyarto, S.Sos. dalam ceramahnya dengan judul “Memantapkan Peran TNI Dalam
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Stabilitas Keamanan
Nasional”, dihadapan 1.500 peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016, bertempat di Hotel Bidakara,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta Selatan, Senin (7/3/2016).
Lebih spesifik Panglima TNI mengutarakan bahwa ancaman nyata
bangsa Indonesia kedepan yaitu berubahnya latar belakang dan lokasi konflik/perang
dari perang yang 70% berlatar belakang energi di wilayah Timur Tengah berubah
menjadi perang berlatar belakang pangan, energi dan air (ekonomi)
yang lokasinya di wilayah equator, salah satunya adalah Indonesia.
Pada kesempatan itu peserta Rakornas Tim Terpadu
Penanganan Konflik diingatkan bahwa konflik sosial yang terjadi di Indonesia
semuanya tidak luput dari pengaruh campur tangan pihak luar yang memanfaatkan
orang dalam untuk direkayasa dan dibentuk opini sehingga timbul
kebencian, ketagihan bertengkar, saling tuduh bahkan saling bunuh.
Pihak asing tidak suka Indonesia bersatu, maju dan menjadi negara yang besar.
Seharusnya bangsa Indonesia sadar dan inilah yang dinamakan proxy war.
Kepada peserta Rakornas, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo berpesan, sebagai sesama aparatur pemerintah agar selalu
kompak, laksanakan strategi pencegahan konflik sosial kepada
masyarakat dengan selalu mengutamakan tindakan-tindakan terpuji seperti menebarkan
salam, menjalin silaturahmi dan persaudaraan, saling menasehati dalam kebaikan,
selalu berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam menyelesaikan setiap
masalah melalui pendekatan antropologi budaya serta soft power dengan
melibatkan semua unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan
tokoh masyarakat. (SRK/Puspen TNI)
