"Patroli bersama terkoordinasi itu maksudnya, kami
mengawal sampai batas perbatasan terluar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Setelah
itu di wilayah Filipina ya Filipina dan di wilayah Malaysia ya wewenang
Malaysia," ujarnya saat menghadiri peringatan HUT ke-64 Kopassus di
Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (16/4/2016).
Namun apabila terjadi sesuatu di wilayah negara Malaysia
ataupun Filipina, kata Gatot, maka siapapun militer yang mampu hadir dengan
cepat diperbolehkan melakukan penanganan dan penindakan.
"Ini langkah-langkah yang segera dilakukan. Itulah
perjanjian yang kita buat nantinya, salah satu klausulnya seperti itu (bisa
masuk ke wilayah negara tempat terjadinya gangguan). Kalau kita kerja sama
patroli terkoordinasi, di sana (perairan) ada apa-apa, kita tidak bisa berbuat
apa-apa dan mereka tidak sempat bagaimana?" tanya Gatot.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini optimistis
bila nota kesepahaman patroli terkoordinasi itu ditandatangani, maka perairan
perbatasan ketiga negara menjadi aman.
"Sesegera mungkin saya akan melaksanakan koordinasi
dengan Malaysia dan Filipina, karena wilayah itu berbatasan dengan ketiga
negara. Saat ini Filipina operasi besar-besaran di Kepulauan Zulu. Kita tunggu
saja," katanya.
Senada, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengakui, telah terjadi penyanderaan
kembali terhadap empat WNI. Saat ini pemerintah Indonesia tengah mencermati
langkah apa yang harus dilakukan.
"Kita akan evaluasi dari waktu ke waktu sekarang
krisis center sudah berjalan di bawah Polhukam dan kita memantau semua kegiatan
itu. Kita lihat apakah politik atau tebusan-tebusan," jelasnya.
Dalam pembicaraannya dengan Panglima TNI Jenderal TNI
Gatot Nurmantyo, kata Luhut, tidak tertutup kemungkinan dibangun kerja sama
antara TNI dengan tentara Filipina dan Malaysia untuk melakukan patroli di
perairan tersebut guna mengadapi masalah perompakan.
"Untuk penyanderaan pertama, kita masih negosiasi
oleh pengusaha. Kita biarkan saja pengusaha dulu, kita monitor dengan baik,
kita tunggu Senin (18/4), tapi saya sampaikan negosiasi ini enggak cepat,"
ucapnya. (CSE/SindoNews)


