Menteri ESDM : Perlu Antisipasi Pengamanan dari Ancaman Terorisme Bagi Kawasan Objek Vital Bidang ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan penandatanganan MoU (Memo of Understanding) Kerjasama Pengamanan  di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka penanggulangan terorisme.

Baca juga :BNPT ungkap Pola Penyebaran Ideologi Khilafah oleh Khilafatul Muslimin

MoU tersebut dilakukan oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan bersama Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, di Ruang Sarulla, Gedung Utama Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/3/2017) siang.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan dalam sambutannya menjelaskan bahwa, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan upaya pencegahan agar objek-objek vital di sektor energi dan sumber daya mineral terhindar dari serangan terorisme.

“Sektor energi dan sumber daya mineral di objek-objek vital seperti kelistrikan itukan menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Ignasius Jonan dalam sambutannya

Baca juga :Tanggulangi Sebaran Paham Radikal di Kampus harus ada Regulasi yang Masif

Pria yang sebelumnya mnejabat sebagai Menteri Perhubungan ini menjelaskan bahwa, objek-objek vital yang berkaitan dengan pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) saat ini pengamanannya masih minim, sehingga belum mampu mengantisipasi ancaman terorisme dengan baik.

“Tentunya objek-objek vital seperti ini menjadi sasaran teroris. Yang paling bahaya adalah objek vital yang bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Misalnya P2B Gandul yang mengatur beban listrik Jawa-Bali. Pengamanannya minim," kata Jonan.

Objek-objek vital yang dimaksud Jonan misalnya Pusat Pengatur Beban (P2B) listrik, kilang minyak, Depo BBM, blok-blok migas yang besar, dan sebagainya. Jika objek tersebut diserang teroris, pasokan listrik dan BBM untuk masyarakat langsung terganggu.

Baca juga :Politisasi Agama bisa Picu Radikalisme dan Terorisme

“Seperti depo Pertamina di Plumpang, di Padalarang, kemudian Kilang Balongan saya kira perlu diperkuat. Di samping itu Blok Rokan, Blok Cepu juga perlu. Untuk itu kami mohon kerjasama dengan BNPT untuk membuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai SOP pengamanan di objek-objek vital tersebut,” ujar pria yang pernah menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ini.

Jonan menyebut pengamanan di Lapangan Tangguh, Teluk Bintuni, Papua yang dikelola oleh British Petroleum (BP) sebagai objek vital dengan pengamanan bagus. Objek-objek vital lain harus mencontoh pengamanan di sana.

“Di Bintuni itu level security-nya amat ketat. Kalau bisa objek vital Pertamina dan PLN juga seperti itu. Kalau sudah kejadian (diserang teroris) percuma,” ujarnya mengakhiri. (Adri Irianto)