Demokrasi di Indonesia Mundur Jauh Jika Masih Gunakan Isu SARA di Pilkada

Jakarta, ZONASATU - Penggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)  pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 nanti baik melalui dunia maya, media sosial dan bahkan kampanye langsung di lanpangan diharapkan tidak terjadi lagi. Hal ini Berkaca DKI 2017 lalu dimana isu SARA digunakan untuk memenangkan calon yang dipilih sehingga timbul perpecahan di kalangan masyarakat.

“Dari evaluasi Pilkada DKI 2017 lalu penggunaan isu SARA jangan sampai terjadi lagi. Dinilai banyak orang, dengan menggunakan isu SARA maka demokrasi kita menjadi suatu kemunduran yang luar biasa besar. Kita berharap pada Pilkada 2018 nanti jangan sampai terjadi lagi seperti itu,” ujar Peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Dr. Adnan Anwar, MA,  di Jakarta, Kamis (25/1/2018)

Upaya untuk membendung agar isu SARA tidak terjadi pada Pilkada yang akan datang dapat diwujudkan setelah dirinya melihat perangkat untuk menangkal hal tersebut sudah banyak, disamping perangkat Undang-undangnya harus diperkuat sehingga bisa diupayakan langsung dengan penegakan hukum agar tidak terjadi pembiaran.

“Terutama dari penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kan sudah ada Undang-undanganya. Jadi kalau ada indikasi SARA baik melalui dunia maya, media sosial atau bahkan yang terjadi langsung di lapangan ya harus lagsung bisa dilakukan penegakan hukum, jangan dibiarkan,” kata mantan Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU)  ini.

Diakuinya bahwa penegakan hukum atas penggunaan isu SARA pada Pilkada DKI 2017 lalu terlihat tidak tegas. Hal tersebut terlihat dari sejak awal dimana tidak ada penindakan hukum dari sisi pelanggarana kampanye pemilu terutama di dunia maya. Dengan tidak ada penegakan hukum yang tegas maka terjadi adanya silang pendapat antar masyarakat.

“Tidak ada upaya pihak pihak yang dipanggil. Lalu kerjasama antara sentra Badan Penegakan Hukum Pemilu baik dari Polisi, Kejaksaan dan Bawaslu itu kan tidak ada dalam kasus Pilkada DKI lalu. Seperti dibirkan saja,” kata alumni Hubungan Intenasional Universitas Airlangga Surabaya

Untuk itu dalam Pilkada 2018 nanti dirinya berharap penegakan hukum dalam menindak isu SARA harus lebih kuat dan lebih berani karena undang undanganya lebih berwenang dan sangat luar biasa bagi Bawaslu untuk menindak kelompok kelompok yang menggunakan isu SARA.

“Dan sebenarnya itu akan mudah apalagi akunnya juga kelihatan. Dan fungsi penguatan dari organisasi masyarakat sipil juga harus lebih berani menyuarakan. Misalnya NU, Muhammadiyah bahwa kampaye SARA itu membahayakan semuanya, termasuk membahayakan pondasi berbangsa dan bernegara. Itu harus disuarakan juga,” ujarnya.

Dirinya berharap peran para ulama, tokoh pemuka masyarakat untuk lebih menunjukkan menjadi imam atau pemimpin untuk mendorong masyarakat akan lahirnya pemimpin yang berkualitas dalam sebuah Pilkada dengan yang baik, dengan cara yang Thayyiban. Selain itu  ormas-ormas yang sudah lama lahir sebelum Indonesia merdeka dan matang harus ikut berperan memberikan penguatan dan penyadaran di masyarakat agar tidak lagi melakukan langkah serupa.

“Karena kalau isu SARA ini masih terus diperdebatkan dan dibiarkan negara kita ini seperti mundur hampir 1 abad atau sama sama saja bangsa kita ini mundur lagi seperti sebelum tahun 1945. Padahal Sumpah Pemuda 1928 sebelum Indonesia Medeka itu dimana kita berbeda beda malah bisa menyatukan kita semuanya dan menjadi kekuatan bangsa kita,” katanya.

Tak hanya itu, Adnan yang juga sebagai Tokoh Muda NU ini juga meminta kepada para generasi muda dari seluruh ormas yang ada di Indonesia untuk ikut serta mendinginkan suasana agar isu SARA tidak lagi beredar di dunia maya. Karena dirinya selama ini melihat ada budaya di kalangan anak muda itu sangat mudah mempercayai informasi dari media sosial. 

“Mereka ini sangat percaya pada itu, jadi budaya klarifikasi atau Tabayyun yakni bertanya langsung kepada sumber dengan meminta klarifikasi atau mendatangi secara langsung untuk bersilaturahmi dengan mengadakan pertenuan bersama sekarang ini sudah tidak ada lagi. Anak muda sekarang itu selalu suka dan berpikiran by pass, dan menyatakan apa yang ada di media sosial itu pasti benar,” ujarnya menyayangkan.

Untuk itu pria yang pernah menempuh pendidikan Master di Belanda ini meminta peran organisasi pemuda baik di NU ataupun di luar NU terutama  yang islam untuk untuk tidak lelah melakukan edukasi bahwa media sosial itu bisa punya maslahat dan mudharat yang mana bisa memcerdaskan tapi bisa juga membahayakan, bisa memajukan tapi bisa juga memundurkan dan bisa membangun tapi bisa juga menghancurkan.

Dirinya berharap keterlibatan pemerintah melalui fungsi fungsi yang ada baik di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama dan Kementerian Sosial melakukan sinergi bagaimana membangun pola kreativitas terhadap kelompok ormas dan anak anak muda  untuk tidak mengulangi hal yang serupa berupa melalui forum-forum dialog yang salama ini sangat kurang.

“Forum dialog antar pemuda, ormas saat ini jarang sekali dilakukan dibanding yang pernah saya alami di era tahun 90-an lalu yang masih aktif sekali digelar. Dulu  jaman sebelum tahun 2000 masih tertib budaya forum silaturahmi, saling ketemu antar ormas, OKP cukup luar biasa digelar. Belakangan ini setelah terjadi liberalisasi politik, pertemuan seperti itu semakin jarang digelar.dan berakibat anakrkisme masyarakat yang terjadi culup luar biasa,” ujar pria yang ditugaskan menjadi Liaison officer dan mengembangkan organisasi NU di kawasan timur Tengah ini. (Adri Irianto)