Jokowi Minta Agar Semua Program Pemerintah Tidak Dikaitkan dengan Politik

Jakarta/ZONASATU - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa tidak seharusnya semua hal dikaitkan dengan politik. Hal tersebut terkait dengan rencana pemerintah untuk meluncurkan program dana kelurahan mulai tahun depan. Hal tersebut dikatakan Joko Widodo saat menyampaikan sambutan pada acara pembagian sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Lapangan A. Yani, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (23/10/ 2018).

Presiden mengungkapkan bahwa dana kelurahan diberikan untuk memperbaiki kampung dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. "Tapi kok ramai? Ini dana untuk rakyat kok, untuk memperbaiki kampung, kok malah jadi ramai. Ini semuanya komitmen pemerintah untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa," kata Presiden.

Kepala Negara mengaku heran jika kebijakan itu dihubungkan dengan politik. Padahal menurutnya kehidupan tidak semata soal politik.

"Jangan sedikit-sedikit dihubungkan dengan politik. Mohon maaf kita ini segala hal selalu dihubungkan dengan politik. Padahal kehidupan tidak hanya politik saja, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya. Semua ada. Kenapa semua hal selalu dihubungkan dengan politik?" katanya.

Untuk itu, ia pun mengingatkan kepada masyarakat untuk bijak menyikapi hal-hal seperti itu. "Itulah kepandaian para politikus mempengaruhi masyarakat. Hati-hati saya titip. Banyak politikus yang baik-baik, tapi banyak juga politikus yang sontoloyo. Saya ngomong apa adanya saja," lanjutnya.

Kepala Negara meyakini masyarakat sekarang sudah semakin matang dan pintar dalam berpolitik. Namun demikian, ia tetap berpesan agar masyarakat bisa menyaring informasi-informasi dan memilah mana yang benar dan mana yang salah.

"Masyarakat sekarang saya lihat semakin pintar dan matang dalam berpolitik. Sehingga jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita," tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo menyerahkan 5.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga Jakarta Selatan. Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah terus mendorong percepatan pemberian sertifikat hak atas tanah untuk rakyat ini, yaitu banyaknya keluhan masyarakat di seluruh daerah terkait sengketa lahan. Dengan adanya sertifikat, maka masyarakat memiliki status hak hukum atas tanah yang pasti.

"Oleh sebab itu saya perintahkan kepada Menteri sejak 2016. Lalu 2017 dimulai. Biasanya 500 ribu (sertifikat dibagikan) per tahun di seluruh Tanah Air,  tetapi tahun lalu dibagikan 5 juta, tahun ini 7 juta, dan tahun depan 9 juta sertifikat," kata Presiden.

Kepada ribuan penerima sertifikat, Presiden pun berpesan agar mereka menjaga sertifikatnya dengan baik. Tidak hanya itu, ia pun berpesan agar masyarakat berhati-hati dan berhitung terlebih dahulu jika ingin menjadikan sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang ke bank.

"Kalau sudah dapat pinjaman, jangan dipakai beli barang kenikmatan, contoh mobil. Pinjam 300 juta, yang 150 juta pakai beli mobil. Paling gagahnya 6 bulan, setelah itu enggak bisa nyicil, sertifikat hilang, mobilnya juga hilang," ujarnya.

Dalam acara penyerahan sertifikat ini Presiden didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali.

***
Penulis : Casandra Editya
Sumber : -