Rakorsus yang digelar di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa
(23/10/2018), itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung AM
Prasetyo, perwakilan MUI, perwakilan PBNU dan perwakilan Kementerian Dalam
Negeri.
Wiranto mengatakan, pada 22 Oktober 2018 saat acara Peringatan
Hari Santri Nasional ketiga di Lapangan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut
yang dihadiri oleh kurang lebih 4.000 orang peserta dari berbagai Ponpes dan
Ormas Islam, telah terjadi peristiwa pembakaran bendera yang berlafalkan
kalimat Tauhid dan ikat kepala yang oleh pembakar diyakini sebagai simbol
Hizbut Tahrir Indonesia (HTl).
"HTl adalah ormas yang sudah dilarang keberadaannya di
Indonesia berdasarkan keputusan pengadilan," kata Wiranto.
Saat ini, peristiwa tersebut telah berkembang secara meluas dengan
berbagai pendapat yang cenderung mengadu domba antar ormas, bahkan antar umat
beragama yang dapat menimbulkan terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat.
"Pada akhirnya hanya akan mengusik persatuan dan kesatuan
kita sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu
untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka menjaga stabilitas di
masyarakat," tegas dia.
Dalam rangka
memperjelas permasalahannya, maka klarifikasi dan pendalaman akan dilaksanakan
oleh pihak Polri dan Kejaksaan RI, untuk menentukan penanganan selanjutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan penjelasan
ini, maka diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh karena telah
mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Wiranto.
Menurutnya, siapapun
dan pihak manapun yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk hal-hal negatif
yang akan mengganggu ketenangan masyarakat sama dengan mengkhianati pengorbanan
para pendahulu kita. “Utamanya para Santri dan Ulama yang telah berkorban untuk
NKRI,” ujarnya.
***
Penulis : -
Sumber : -
Penulis : -
Sumber : -
No comments:
Post a Comment