Jakarta, (Zonasatu) - Upaya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, yang dua kali memberikan paparan tentang radikalisme dan terorisme pada Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, dan ketua DPRD Tahun 2018, mendapat respon luar biasa dari bupati dan walikota.
Bahkan para pemimpin daerah itu secara langsung meminta BNPT segera menindaklanjuti dengan mengirim tim ke daerah untuk memberikan panduan dan pelatihan bagi para petugas terkait di masing-masing daerah.
Permintaan para bupati dan walikota itu disampaikan usai Kepala BNPT memberikan paparan gelombang kedua Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, dan ketua DPRD Tahun 2018 di Auditorium BPSDM Kemendagri, Rabu (28/11/2018).
Sebelumnya Suhardi memaparkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam rangka mengurai dari hulu masalah radikalisme dan terorisme. Terutama bagaimana cara-cara pencegahannya sehingga bisa dieliminasi dan dideteksi untuk memberikan solusi terkait masalah radikalisme dan terorisme di daerah.
“Responnya sangat luar biasa, mereka langsung mengundang kami (BNPT) agar segera turun ke daerah memberikan panduan. Kami (BNPT) menyambut baik permintaan dan akan turun ke daerah untuk memberikan panduan kepada mereka agar pencegahan terorisme ini bisa lebih membumi,” ujar Komjen Suhardi Alius.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengungkapkan, ia mengajak seluruh Kepala Daerah ini untuk merawat situasi kondusif yang ada sekarang. Ini penting karena kondisi kondusif ini bisa dirusak dalam tempo singkat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti penganut radikalisme dan terorisme.
"Saya menilai pencegahan dan deteksi dini sangat penting dalam penanganan masalah radikalisme dan terorisme. Hal itulah yang mendasari kami dari BNPT sangat total dalam menangani masalah ini," ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Tidak hanya Kepala BNPT yang rajin memberikan pemahaman dan sosialiasi ke berbagai kalangan. Melali Subdit Pemberdayaan Masyarakat bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), dan Subdit Pengawasan, juga ikut langsung terjun ke daerah-daerah untuk penguatan sinergi dengan pemerintah daerah..
“Kita tidak bisa menghalangi mereka (kelompok- atau mantan teroris) masuk dan berinteraksi di masyarakat . Nah bagaimana mekanisme dan threatmentnya? Itu harus kita sesuaikan karena mereka punya latar belakang ideologi berbeda. Pemerintah daerah sudah mempunyai pemahaman yang baik sehingga akan memudahkan upaya pencegahannya. Tapi ke depan sinergi ini harus lebih kuat lagi,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.
Untuk itu menurut manta Kepala Divisi Humas Polri ini, peran Kepala Daerah sangat signifikan dalam membantu tugas BNPT menangani terorisme, terutama bagi mantan teroris. Pasalnya, setiap mantan teroris yang sudah menjalani proses deradikalisasi, pasti kembali ke masyarakat di berbagai daerah.
"Dan selanjutnya menjadi tugas kepala daerah untuk memonitor dan memberikan akses bagi mantan napi terorisme tersebut untuk kembali bermasyarakat," ujarnya mengakhiri.
***
Penulis : Adri Irianto
Sumber : -
Penulis : Adri Irianto
Sumber : -
