Jakarta, ZONASATU - Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang akan dihelat di Pondok Pesantren Al Azhar, Banjar, Jawa Barat, pada 27 Februari-1 Maret 2019 mendatang rencananya akan dibuka Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
"Insya Allah, Presiden Jokowi akan membuka Munas Konbes II ini," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj saat jumpa pers di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Dia mengatakan Munas Alim Ulama akan membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.
Sementara Konbes NU, kata dia, membahas pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar dan mengkaji perkembangan program yang telah dicanangkan.
Selain itu, Konbes juga memutuskan peraturan organisasi serta menerbitkan rekomendasi.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa Konbes NU nanti juga akan akan ada laporan-laporan dari badan otonomi, lembaga dan lajnah PBNU.
"Hasil Munas dan Konbes nanti juga akan disampaikan kepada pemerintah agar menjadi masukan untuk berbagai kebijakan," ujar Helmy.
Helmy mengatakan Munas dan Konbes di Nusa Tenggara Barat pada 2017 menghasilkan rekomendasi yang fenomenal mengenai perlunya redistribusi aset untuk kesejahteraan umum.
"Insya Allah, Presiden Jokowi akan membuka Munas Konbes II ini," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj saat jumpa pers di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Dia mengatakan Munas Alim Ulama akan membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.
Sementara Konbes NU, kata dia, membahas pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar dan mengkaji perkembangan program yang telah dicanangkan.
Selain itu, Konbes juga memutuskan peraturan organisasi serta menerbitkan rekomendasi.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa Konbes NU nanti juga akan akan ada laporan-laporan dari badan otonomi, lembaga dan lajnah PBNU.
"Hasil Munas dan Konbes nanti juga akan disampaikan kepada pemerintah agar menjadi masukan untuk berbagai kebijakan," ujar Helmy.
Helmy mengatakan Munas dan Konbes di Nusa Tenggara Barat pada 2017 menghasilkan rekomendasi yang fenomenal mengenai perlunya redistribusi aset untuk kesejahteraan umum.
***
Penulis : Sofyan Ahmad
Sumber : Antara
Penulis : Sofyan Ahmad
Sumber : Antara



No comments:
Post a Comment