BNPT Kembali Samakan Persepsi Bersama Pasukan Anti Teror TNI dalam Pelibatan TNI

Jakarta, ZONASATU - Aturan mengenai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanggulangan Terorisme (Gultor) sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme yang diwujudkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) hingga sekarang ini masih dibahas secara intensif di Kementerian Pertahanan.

Namun sebelum Perpres tersebut disahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum pada Direktorat Penegakkan Hukum di Kedeputian II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan kembali menggelar Pertemuan Rutin Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme

Untuk kedua kalinya BNPT mengumpulkan perwakilan dari gabungan pasukan Anti Teror yang selama ini dikenal dengan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yakni Satuan 81 Kopassus TNI-AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI-AL dan Satuan Bravo 90 Korpaskhas TNI-AU.

Pertemuan yang digelar di bilangan, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019) petang ini untuk membahas terkait Bahaya Radikalisme di Tanah Air pasca digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April 2019 lalu sekaligus memperkuat sinergitas dalam penanggulangan terorisme,.

“Ini untuk kedua kalinya kami mengundang gabungan dari pasukan khusus TNI yang dalam hal ini dari unit Anti Teror dari masing-masing pasukan khusus TNI. Karena Subdit Hubungan antar Aparat Lembaga Penegak Hukum salah satu tugasnya adalah mengkoordinasi dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pada saatnya eksekusi narapidana kasus terorisme. Tetapi ada tugas fungsi yang lainnya yaitu menjamin koordinasi dengan instansi yang lainnya. Salah satunya adalah dengan berkoordinasi dengan TNI muapun Polri,” ujar Kasubdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum BNPT, Kombes Pol. Hando Wibowo, S.Ik. di sela-sela acara tersebut.

Lebih lanjut mantan Kapolresta Probolinggo ini menjelaskan sesuai dengan UU No. 5 tahun 2018 tersebut telah mengamanatkan bahwa penanggulangan terorisme itu ada perbantuan dari TNI yang mana pteknis pelibatannya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

“Sebelum Perpres itu disahkan, tentunya sekarang kita mengawali dengan dengan melakukan pertemuan seperti ini, saling bersilaturahmi, kemudian saling berkoordinasi, terbina hubungan batin yang baik, sehingga nantinya kalau perangkatnya (Perpres) sudah ada, kita (BNPT dan TNI) sudah tinggal jalan saja,” ujar Kombes Pol Hando Wibowo.

Hal tersebut menurutnya akan berbeda kalau BNPT dan TNI ini tidak saling mengenal yang lalu kemudian BNPT tiba-tiba minta bantuan operasi kepada TNI dalam rangka penanggulangan terorisme, yang mana tentunya akan ada rasa Ewuh Pakewuh atau Sungkan atau Tidak enak.

“Tetapi kalau kita sudah saling kenal kemudian kita saling berkoordinasi, saling tegur sapa antar teman-teman dari TNI baik dari Angkatan Darat, Laut dan Udara dengan kita (BNPT) agar tercipta hubungan batin yang baik. Hingga pada saatnya nanti dalam implementasi peraturan peraturan perundang tersebut dapat berjalan menjadi lebih baik,” ucap alumni Akpol tahun 1996 ini.

Selain itu menurutnya, dalam pertemuan tersebut pihaknya sengaja menghadirkan mantan terpidana kasus terorisme, Sofyan Tsauri yang juga merupakan mantan anggota Polri sebagai narasumber utama dalam pertemuan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para peserta yang hadir dapat mengetahui bahwa sejatinya bahwa pendekatan kekerasan (Hard Power Approach) itu tidak menjamin dalam rangka penanggulangan terorisme. Tetapi ada sisi-sisi pendekatan dengan cara lunak (Soft Power Approach).

“Soft Power Approach ini dapat kita tahu dari pengakuan atau testimoni dari mantan narapidana tindak pidana terorisme itu. Karena sesungguhnya para pelaku teror itu butuh sentuhan-sentuhan secara halus dalam rangka untuk penanggulangan terorisme,” ujar mantan Kapolres Probolinggo Kota ini.

Menurutnya, dengan menghadirkan Sofyan Tsauri ini maka dia akan bercerita kepada para semua audience yang hadir agar nantinya bisa mengetahui dari sisi-sisi mana kita bisa masuk dan sisi sisi mana yang kemudian harus ditanggulangi. “Sehingga kedepan penanggulangan terorisme itu menjadi lebih efektif. Tidak hanya mengedepankan dengan cara hard power, tetapi juga melalui upaya pencegahan dengan cara soft power,” tutur mantan Kasubdit Lembaga Negara Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya

ini.

Di akhir penjelasannya, mantan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan bahwa pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin setiap tiga bulan sekali, dengan instansi terkait seperti TNI Polri dengan maksud kita saling bertukar informasi intelijen, mengenai jaringan informasi yang mereka dapatkan dari masing-masing satuannya.

“Sehingga kita bisa saling sharing informasi mengenai perkembangan informasi intelijen jaringan teroris yang ada di tanah air khususnya yang mana wilayahnya Polri dan mana yang wilayahnya TNI dan mana yang kemudian harus kita tanggulangi bersama-sama. Sehingga ke depan kita dapat menanggulangi terorisme secara komprehensif dengan pelibatan satuan-satuan yang lain,” ujar mantan Kapolsek Metro Kebayoran Baru ini mengakhiri.

Para pejabat BNPT yang turut hadir dalam pertenuan tersebut yakni Kasubdit Pelatihan, Kombes Pol Suprianto, Kasubdit Penggunaan Kekuatan Kolonel Mar. Edy Cahyanto, Kasi Pelaksanaan Pelatihan Letkol inf. Luki Triandono dan Kasi Perencanaan Latihan Letkol Sus. Teguh Tri Wibowo.

Sementara dari masing-masing pasukan khusus TNI yang hadir masing-masing dipimpin oleh Komandan Satuan Bravo 90/Anti Teror Korpaskhas, Kolonel Pas. Nana Setiawan, dari Denjaka dipimpin oleh Mayor Mar. Aris Moko selaku Kasi Operasi dan dari Satuan 81 Kopassus dipimpin oleh Mayor Inf. Daniel Cahyo Purnomo yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Detasemen (Danden) 1 Batalyon 812.