BNPT Berharap Pimpinan KPK Mendatang Punya Wawasan Kebangsaan

Jakarta, ZONASATU - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mendatang diharapkan memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH usai menerima Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK yang dipimpin Dr. Yenti Garnasih, SH, MH.

Kedatangan Pansel Capim KPK ini bertujuan untuk bekerjasama dengan BNPT untuk membicarakan upaya pencegahan sekaligus meminta bantuan profiling terhadap para kandidat dalam proses seleksi Capim (komisioner) KPK yang kemungkinan terindikasi berpaham radikal.

"Tentumnya terhadap pimpinan KPK periode mendatang kami ingin menghasilkan pimpinan yang betul-betul 'clear', moderat, memiliki akhlakul karimah dan betul-betul punya wawasan kebangsaan yang cukup dalam menjaga NKRI ini,” ujar Komjen Pol. Suhardi Alius dalam jumpa persnya usai bertemu Pansel Capim KPK di kantor BNPT yang berada di salah satu kantor Kementerian di Jakarta, Senin (1/7/2019) petang.

Lebih lanjut Kepala BNPT menjelaskan bahwa proses seleksi capim KPK untuk menilai kandidat yang berkemungkinan terpapar paham radikalisme akan dilakukan oleh pihaknya sesuai prosedur yang ada dan bersifat rahasia.

"Kami ingin membantu dari sisi moderasi, karena mempertahankan Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman inikan tidak mudah. Nah disinilah kita membantu untuk memetakan para capim KPK yang sudah mendaftar tersebut. Mekanismenya seperti apa, itu rahasia dapur,” ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Yang pasti menurutnya, BNPT akan melakukan pemetaan terhadap para capim KPK yang sudah mendaftar yang selajutnya data tersebut bisa digunakan oleh Pansel Capim KPK untuk membandingkan dengan data yang didapat dari instansi lainnya.

“Nanti ada di tahapan tertentu nama-nama tersebut dapat dikirimkan ke kami, bukan di tahapan awal tapi sudah di tahapan tertentu. Nanti para calon tersebut akan kita telusuri semuannya. Data tersebut akan kita berikan semuanya ke Pansel. Nanti data ini bisa disandingkan oleh Pansel tersebut dengan data dari lainnya seperti data dari BIN, Polri, Kejaksaan hingga BNN. Metode dan parameternya ada pada kita sebagaimana yang lazim sudah kita laksanakan terhadap Kementerian-kementerian yang lain,” tutur alumni Akpol tahun 1985 ini.

Dikatakan Kepala BNPT, dalam rapat bersama dengan Pansel Capim KPK tersebut pihaknya juga telah menjelaskan mengenai beberapa poin terkait radikal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Karena makna radikal itu ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. .

“Dari kami yang dimaksud radikal itu adalah radikal yang berperspektif negatif, yakni masalah intoleransi, anti-Pancasila, anti-NKRI dan penyebaran paham takfiri atau suka mengkafir kafirkan orang. Itu yang kita sosialisasikan dan kembangkan di BNPT untuk memetakan difinisi radikal itu,” ucap mantan Kapolda Jawa Barat ini menjelaskan.

Dikatakan pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini, selama ini kerja sama yang dilakukan BNPT dalam upaya penanggulangan paham radikalisme ini tidak hanya dilakukan terhadap pansel capim KPK saja. Sebelumnya, BNPT juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI guna mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran paham radikalisme di Perguruan Tinggi.

“Keterlibatan BNPT dalam menyeleksi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Jadi kita ingin bukan hanya untuk capim KPK saja, tapi kami juga menginginkan semua lini agar bisa ikut memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi dari NKRI ini,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Dan hingga hari ini, Senin (21/7/2019) sudah ada sebanyak 93 kandidat yang mendaftar untuk menjadi Capim KPK. Mereka berasal dengan berbagai latar belakang seperti advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen dan lainnya.

Terkait rencana pertenuan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK bersama jajaran BNPT, Kepala BNPT menjelaskan bahwa pihaknya nanti akan siap untuk melakukan diskusi dengan WP KPK tersebut. Dimana pihaknya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BNPT selama ini.

“Kalau mereka (WP KPK) datang, kita akan jelaskan mengenai tugas dan fungsi BNPT. Kita akan berdiskusi Kita ingin menjaga kerja sama dengan baik, tenteram dan damai. Melihat dinamika global kita butuh ''resiliance'' untuk menghadapi tantangan kedepan. Tapi mereka belum datang dan sudah mengajukan permintaan untuk bertemu dan akan kita terima," ucap mantan Kapolres Metro Jakarta Baat ini mengakhiri..

Seperti diketahui, sebelumnya pada Rabu (26/6/2019) lalu, perwakilan WP KPK juga telah mendatangi kantor BNPT untuk menyampaikan surat dari Ketua WP KPK. Surat yang ditujukan kepada Kepala BNPT yang mana WP KPK ingin mengadakan kunjungan persahabatan.

Rencana pertemuan antara WP KPK dan Kepala BNPT ini diharapkan juga dapat menampik isu radikal yang diembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tentang adanya pegawai KPK yang diindikasikan terpapar paham radikal.

Sementara itu Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih, mengatakan bahwa kedatangannya ke BNPT adalah untuk meminta BNPT untuk ikut menyaring para kandidat capim KPK periode 2019-2023. Hal ini agar pimpinan KPK mendatang tak terindikasi paham radikalisme.

"Hari ini kami menemui jajaran BNPT dan kita sudah diterima oleh Kepala BNPT. Karena sesuai tahapan yang kita lakukan sejak awal bahwa ada kriteria agar komisioner KPK tidak terindikasi paham radikal dan bagaimana kriterianya kita serahkan ke BNPT, untuk itulah pansel datang ke mari," kata Yenti Ganarsih

Yenti mengatakan bahwa kerjasa sama yang dilakukan pihaknya bersama BNPT adalah untuk memetakan para capim KPK. Hal ini juga yang diminta oleh Presiden Joko Widodo saat memanggil para anggota pansel ke Istana beberapa waktu lalu.

“Ini untuk mengantisipasi atau melihat dan membaca situasi yang ada pada dinamika di Indonesia karena sejak awal pansel berkepentingan calonnya tidak terindikasi paham radikal ,” ucap Yenti.

Nantinya setelah pansel ini menerima semua nama-nama pendaftar maka pansel akan mengirimkan nama-nama tersebut ke sejumlah lembaga yang sudah dimintai kerja sama sebelumnya oleh pansel, termasuk ke BNPT.

“Pada intinya kriteria itu yang menentukan kami. Selanjutnya kami mengirimkan nama-nama ke BIN, ke KPK, Kapolri, ke Kejaksaan agar dicek apakah ada di polisi yang terindikasi tersangka, di kejaksaan ada yang sedang dituntut, dan sebagainya,” ucap Yenti.

Dalam kesempatan tersebut salah satu anggota Pansel Capim KPK, Hendardi menyatakan bahwa isu radikalisme diambil untuk menanggapi isu dinamika politik terakhir yang ada di Indonesia.

“Isu radikalisme ini kita ambil sebagai hal yang penting untuk syarat agar tidak terlibat atau dalam istilah lain lebih pentng adalah agar capim tidak mudah diintervensi dalam bentuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan ideologis,” tutur Hendardi.

Namun demikian, Hendardi menegaskan bahwa tidak terindikasi paham radikal bukanlah penilaian satu-satunya oleh pansel terhadap Capim KPK mendatang, karena ada kriteria lain yang juga menjadi syarat mutlak yang jugaharus dipenihi para capim KPK.

“Isu radikalisme bukan satu-satunya permasalahan yang harus diperhatikan, hanya salah satu isu saja. Isu lain yaitu integritas, track recor', kapabilitas dan independensi dari calon itu sendiri. Isu ini diperkuat saat kami diundang presiden yang menegaskan isu ini penting untuk diperhatikan tim Pansel,” pria yang juga Direktur Setara Institute ini.

Meski begitu, Hendardi menegaskan, paham radikalisme bukan satu-satunya. "(Radikalisme) ini salah satu isu saja dari berbagai indikator penting lainnya. Antara lain adalah integritas, track record, kemudian kapabilitas dan independensi dari para calon,” kata dia .

Turut mendampingi Kepala BNPT saat menerima kunjungan Pansel Capim KPK tersebut yakni Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Marsda TNI Dr. Asep Adang Supriyadi, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, M. Hum, Plt. Deputi III bidang Kerjasama Internasional Brigjen TNI (Mar) Yuniar Lutfi.

Selain itu pejabat eselon II yang turut mendampingi yakni Direktur Bilateral, Brigjen Pol Drs Kris Erlangga Aji Widjaya, Direktur Pencegahan Brigjen Pol Ir. Hamli, ME, Direktur Penegakan Hukum, Brigjen Pol. Eddy hartono, S.Ik, MH, Direktur Perlindungan Drs. Herwan Chaidir, Direktur Regional dan Multilateral, Andika Chrsinayudanto, dan Direktur Deradikalisasi, Prof Dr. Irfan Idris, MA

Sementara itu para anggota Pansel Capim KPK yang turut mendampini Yenti Ganarsih yaitu Indiryanto Senoadji, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, dan Al Araf.