Dalam arahannya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu, ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, eh tidak boleh," kata Presiden Jokowi di acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022
Dalam sambutannya, Presiden menyebutkan jajaran TNI dan Polri harus memperbaiki kedisiplinan nasional.
"Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI, Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah," katanya.
Menurut Jokowi, disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan disiplin masyarakat sipil.
"Berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara, kepolisian, tidak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," tambahnya.
Presiden pun mengingatkan bahwa kedisiplinan TNI-Polri dibatasi aturan yang dibuat oleh para pimpinan. Oleh karena itu, aturan tersebut harus terus dijunjung tinggi agar kedisiplinan nasional di jajaran TNI-Polri dapat terus terjaga.
“Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia yang namanya tentara itu punya yang namanya aturan sendiri. Kitab undang-undang hukum disiplin tentara yang intinya kalau kita lihat inti dari kitab itu intinya adalah kesetiaan tegak lurus,” ujarnya.
Kedisiplinan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berlaku bagi tentara dan polisi saja tapi juga terhadap seluruh anggota keluarga di rumah.
"Ini bukan hanya Bapak Ibu yang bekerja, tapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa Ibu-Ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain untuk memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," katanya.
Sekali lagi, Presiden Jokowi menegaskan kedisiplinan tentara dan anggota Polri harus terkoordinasi sesuai kesatuan masing-masing.
"Makro, mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal, nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil tapi harus mulai didisiplinkan, di WA (whatsapp) grup. Saya lihat di WA grup. Kalau di kalangan sendiri, boleh. Hati-hati, kalau dibolehkan dan kalau diteruskan, hati-hati," katanya.
Presiden juga menyebut terkait pembangunan dan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menjadi contoh perbincangan di jaringan media sosial.
"Misalnya bicara mengenai IKN, tidak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan Pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI, Polri sudah tidak bisa diperdebatkan," tegasnya.
Namun, menurut Jokowi, pembangunan dan perpindahan IKN menjadi salah satu isu yang diperdebatkan di grup perbincangan whatsapp.
"Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati dengan ini, dimulai dari dari yang kecil nanti membesar, karena disiplin tentara dan Polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," katanya.
Presiden juga menyebutkan di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri, yaitu kitab undang-undang disiplin tentara.
"Yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca ini apa sih intinya? Kesetiaan tegak lurus," ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran TNI-Polri yang telah membantu pemerintah dalam penanganan bencana, penanganan pandemi Covid-19, hingga percepatan vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas kesungguhannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, termasuk didalamnya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, baik membantu dalam penanganan bencana maupun pandemi covid dan utamanya saya ingin mengucapkan terima kasih atas dorongan, bantuan di lapangan, dalam proses percepatan vaksinasi,” ucap Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Editor | : Casandra Editya |
Foto | : - |
Sumber | : - |
No comments:
Post a Comment