Presiden: TNI-Polri harus miliki talenta digital

Jakarta | ZONASATU - Presiden RI Joko Widodo mengingatkan TNI dan Polri harus memiliki talenta digital yang menguasai artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan hal-hal lain menyangkut teknologi digital.

Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 yang berlangsung secara hybrid di Jakarta, Selasa.

"Yang namanya talent digital itu harus. Di TNI-Polri juga harus memiliki talent digital, karena eranya sudah era seperti ini, harus punya jago-jago AI, digital design, mengerti masalah blockchain, yang mengerti masalah digital marketing, karena nanti kita akan bergelut dengan itu," ujar Presiden.

Presiden menegaskan penegak hukum harus mengerti masalah teknologi digital. Sebab, kata dia, kejahatan saat ini sudah bergeser menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital.

"Kalau penegak hukum Polri tidak mengerti dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan bagaimana? Kejahatan mungkin bergeser dari konvensional menjadi hal-hal yang berkaitan dengan digital, dan sekarang sudah terjadi," ujarnya.

Presiden meminta TNI-Polri mulai mencari dan harus memiliki talenta-talenta digital di instansinya masing-masing.

"Karena pertarungan kita ke depan adalah teknologi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa transformasi ekonomi dimulai dari hilirisasi industri yang tidak lagi mengandalkan ekspor bahan mentah, melainkan pada ekspor barang setengah jadi atau barang jadi.

"Sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu, kita mengirim bahan mentah, sampai sekarang juga mentah. Itu harus kita stop, stop, stop. Kita tidak dapat apa-apa," tegas Presiden

Presiden menjelaskan bahwa sejak 400 tahun lalu, Indonesia hanya mengandalkan penjualan bahan-bahan mentah, baik komoditas tambang, hingga pertanian dan perkebunan.

Menurut Presiden Jokowi, penjualan bahan mentah tidak menghasilkan nilai tambah bagi Negara, termasuk pada penciptaan lapangan kerja dari industrialisasi, bea keluar, PPN hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Oleh sebab itu, Kepala Negara memerintahkan untuk menghentikan ekspor nikel sejak 2020. Kemudian pada tahun ini, Indonesia juga berencana stop ekspor bauksit.

Presiden mengakui bahwa rencana kebijakan larangan ekspor bauksit ini berpotensi mendapatkan sanksi dari Uni Eropa.

Namun, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah, seperti nikel, bauksit dan tembaga.

"Ini yang namanya transformasi ekonomi. Nikel dulu, meskipun kita masih dibawa WTO, digugat oleh Uni Eropa. Kalau kita tidak berani mencoba seperti itu, tidak berani melakukan seperti itu, sampai kapan pun yang kita kirim hanya bahan mentah," kata Presiden.

Transformasi ekonomi melalui industrialisasi, kata Presiden, dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor konsumsi yang berkontribusi sebesar 56-58 persen.