Jakarta, ZONASATU - Chairman PT Pilar
Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), Sahala Lumbangaol mengatakan bahwa pihaknya
belum memikirkan langkah apa yang akan diambil jika dalam proyek pembangunan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami default atau kegagalan.
“Tidak ada jaminan
pemerintah tidak ada jaminan korporasi. Saya melihatnya tidak ada isu default
di sini. Kita tidak berpikir untuk itu, jadi biasanya kalau default tentunya
bank (CDB) yang akan ambil alih, bukan negara,” kata Sahala di Jakarta, Jumat
(16/10).
Staf Khusus
Menteri BUMN itu menjelaskan, aset perusahaan BUMN yang termasuk dalam
Konsorsium akan menjadi jaminan proyek tersebut. Sehingga jika proyek tersebut
gagal dibangun, maka aset konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Jasa Marga, PT
Wijaya Karya, PT KAI, dan PT PN VIII akan diambil oleh China Development Bank.
“Aset BUMN
dijaminkan dari joint venture kereta cepat Jakarta-Bandung,” sebutnya.
Dikatakannya, aset
yang diberikan empat perusahaan BUMN bisa berupa uang atau tanah. Sebagai
contoh, untuk PT Perkebunan Nusantara VIII siap memberi jaminan lahan
perkebunan teh yang dipakai untuk jalur kereta cepat.
“Ekuitasnya
dibayar pakai tanah dan uang. Seperti PTPN VIII tidak punya duit, dia kasih
tanah,” terangnya.
Sebagai informasi,
Total investasi untuk proyek ini sebesar 5,5 miliar dollar AS yang akan
dibiayai oleh CDB sebanyak 75 persen dan sisanya sebesar 25 persen dibiayai
oleh ekuitas konsorsium, baik konsorsium BUMN Indonesia maupun Tiongkok. Tiket
kereta cepat Jakarta Bandung ini digadang-gadang akan dibanderol dengan tarif
sekitar Rp200 ribu. Kereta cepat akan melewati delapan stasiun dengan total
panjang 140 km dan kecepatan 250 km/jam.
“Tapi kalau kita
melihat dengan proyek ini, ini proyek 40 tahun jangka waktunya (pinjaman dana)
dan china sudah committed tidak akan keluar selama belum dilunasi
pinjamanannya,” tutup Sahala. (Lahuri/Aktual)
