"Kalau kita disebut melakukan pelanggaran HAM, dia (PKI) lebih dulu melanggar HAM, lebih berat,"Zonasatu.co.id - Burhan 'kampak', pria berusia 75 tahun, mengaku telah membantai "orang-orang PKI" di Yogyakarta setelah G30S 1965. "Saat itu, pilihannya membunuh atau dibunuh," ungkapnya. Kini dia memimpin Front Anti Komunis Indonesia, FAKI, di Yogyakarta.
"Maafkan saya Pak Haydar. Sudah menunggu lama ya.
Saya harus menjemput cucu saya pulang dari sekolahnya," kata Burhanuddin
ZR. Saya yang datang lebih awal, sahut saya.
Di teras rumahnya, dia kemudian menurunkan cucu
perempuannya dari motorbebek dan mempersilakan saya masuk ke ruangan tamu.
Pagi itu, Pak Burhan -begitu saya menyapanya- mengenakan kemeja denim dan
celana jeans.
Kediamannya tidak jauh dari bangunan Museum Perjuangan
Yogyakarta di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta.
"Ini daerah basis," ungkapnya seperti setengah
berbisik. Saya tidak bertanya lebih lanjut, tapi saya memahaminya sebagai
"basis Partai Komunis Indonesia, PKI". Saya bukan asli sini, saya
dari kampung Kauman, tambahnya.
Di ruangan tamu, yang dibatasi lemari pajangan dengan
berbagai cindera mata, mata saya tertuju pada semacam cindera mata bergambar
mantan Presiden Suharto.
Sebuah jam dinding dengan tulisan dan logo baret merah
Komando Pasukan Khusus alias Kopassus -pasukan elit Angkatan darat TNI-
menempel di salah-satu sudut dindingnya.
"Itu baret merah, RPKAD (Resimen Pasukan Komando
Angkatan Darat). Saya ada ikatan batin sejak dulu," katanya di sela-sela
wawancara, seraya tangannya menunjuk jam dinding tersebut. "Saya keluarga
besar Kopassus."
Mengapa dipanggil
Burhan 'Kampak'?
Tiga tahun silam, sosoknya menjadi sorotan, setelah
majalah Tempo edisi awal Oktober 2012 menulis tentang "Pengakuan
algojo 1965". Burhan disebut sebagai salah-seorang algojo, tukang jagal
orang-orang PKI di Yogyakarta dan sekitarnya.
"Ketika itu, kita bersenjata tajam," ungkapnya,
sambil menunjukkan copy majalah tempo itu. Dia mengaku membuat kampak
(kapak) yang kemudian diberi tangkai panjang.
Keterangan waktu "ketika itu" merujuk rentang
waktu antara Oktober 1965 dan 1967, adapun "kita" menunjuk pada
kelompok anti komunis. Dia mengaku aktivis Himpunan mahasiswa Islam (HMI) dan
KAMI (Kesatuan aksi mahasiswa Indonesia) dan Laskar Ampera Aris Margono.
"Wuah, saya satu-satunya yang membawa kampak
panjang," ungkapnya. Tangan kanan-kirinya merentang, mencoba menggambarkan
kira-kira panjang kapaknya.
Setelah peristiwa pembunuhan enam jenderal Angkatan darat
dan satu perwira pada Oktober 1965, demikian dia selalu tekankan, di Yogyakarta
terjadi "perang sipil" antara kelompok komunis dan anti komunis.
"Pilihannya dibunuh atau membunuh... Lengah sedikit,
kita mati... Kita sudah saling berhadap-hadapan..."
Ketika wawancara berlangsung, sesekali cucu perempuannya
muncul dan mengintip dari balik tirai. Kue manis dan teh hangat disajikan di
atas meja. "Ayo diminum, pak Haydar."
Semula pihaknya dalam posisi tertekan. Tetapi semuanya
menjadi berbalik, ketika pasukan RPKAD dan Kostrad turun ke Yogyakarta untuk
melakukan "pembersihan PKI", katanya.
Dia kemudian mengungkap salah-satu pengalamannya membunuh
seseorang yang disebutnya anggota PKI. Itu dilakukannya demi menyelamatkan
temannya yang "hampir dibunuh".
"Saya dibelakang... kampak saya panjang... Duar!
Pedang (anggota PKI itu) jatuh. Dia saya pukul, saya seret, saya bawa pergi,
mati!"
Dalam wawancara dengan Tempo, dia mengaku mendapat
izin untuk membunuh orang yang dipastikan terlibat PKI. Dia juga mengaku diberi
pistol jenis FN.
50 tahun
kemudian...
Lima puluh tahun kemudian, bagaimana Anda memandang
peristiwa pahit itu dari sudut pandang sekarang? Saya bertanya.
"Sekarang sudah baik," katanya pelan, namun kemudian
buru-buru menambahkan, dengan intonasi suara agak meninggi, "tapi,
akhir-akhir ini mulai bermunculan."
Dia kemudian menyebut sejumlah nama dan kelompok, yang
disebutnya: "Mulai berulah, dengan memutarbalikkan sejarah bahwa mereka
korban, dan bukan pelaku."
Semenjak keruntuhan rezim Orde Baru, para eks tapol PKI
dan para aktivis HAM melakukan upaya yang disebut sebagai pengungkapan
kebenaran.
Komnas HAM melalui penyelidikannya menyimpulkan bahwa
kasus kekerasan pasca G30S sebagai pelanggaran HAM berat. Para eks tapol itu
kemudian disebut sebagai korban atau penyintas.
Tetapi ini semua ditolak oleh Burhan. "Ya, pelaku,
ya korban," tandasnya. Pembunuhan tujuh jenderal dan satu perwira pada
dini hari 1 Oktober 1965 serta aksi-aksi kekerasan pra-G30S serta peristiwa
Madiun 1948 disebutnya sebagai bukti bahwa PKI sebagai pelaku.
Karena itu,"Kalau kita disebut melakukan pelanggaran
HAM, dia (PKI) lebih dulu melanggar HAM, lebih berat," akunya.
Padahal, lanjutnya, setelah eks tapol 1965 itu
dipulangkan dari pulau Buru, dirinya menyambut kedatangan mereka dengan
menganggapnya sebagai "saudara sebangsa dan setanah air."
"Jika bisa dibina, jadi saudara kita. Kalau tidak
bisa dibina, kita binasakan! Daripada bangsa kita untuk ketiga kalinya."
Intonasi suara Burhan meninggi. Tangannya mengepal.
Ketika saya bertanya bukankah banyak orang-orang yang
tidak bersalah kemudian dipenjara, disiksa dan bahkan dibunuh setelah peristiwa
G30S, Burhan menjawab: "Ini resiko, konsekuensi logis, resiko menjadi
anggota partai atau simpatisan partai."
Rekonsiliasi
alamiah
Di Yogyakarta, nama Burhan 'Kampak' dikenal di kalangan
aktivis HAM dan kemanusiaan sebagai pimpinan Front anti komunis Indonesia alias
Faki.
Beberapa kali Faki dilaporkan telah membubarkan berbagai
acara yang disebutnya "hendak memutarbalikkan fakta" dan "hendak
menghidupkan kembali PKI."
"Ada (peserta pertemuan) yang sampai
nangis-nangis," ungkap Burhan, membenarkan bahwa Faki beberapa kali
membubarkan diskusi atau pertemuan di Yogyakarta.
Kepada saya, Burhan mengatakan pihaknya akan memberikan
ruang gerak acara diskusi seperti itu, asal "bukan untuk maksud jahat,
misalnya pemutarbalikan fakta."
Dia menilai, pemutaran film Senyap atau The
Look of Silence karya Joshua Oppenheimer merupakan salah-satu contoh
"pemutarbalikan fakta."
Menyinggung keputusan pemerintah yang akan menyelesaikan
kekerasan pasca 1965 melalui mekanisme rekonsiliasi, dia menyatakan hal itu
tidak perlu digelar. "Secara alamiah rekonsiliasi sudah terjadi,"
katanya.
Intonasi suara Burhan kembali naik, saat dimintai
komentar wacana permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada korban '65.
"Itu pengkhianatan, kalau Presiden minta maaf,"
tandasnya seraya menambahkan, bahwa pihaknya akan menggerakkan massa apabila
itu dilakukan Presiden.
"Kita tidak salah, karena mereka yang salah
melakukan pemberontakan, ini sudah jelas," katanya berulang-ulang.
Wawancara akhirnya saya sudahi ketika terdengar suara
orang mengaji yang masuk menyelinap ke ruangan tamu.
Suara itu bersumber dari menara masjid di kawasan
Brontokusuman, Yogyakarta, sebagai pertanda ibadah sholat Jumat akan segera
dimulai.
Saya segera minta pamit. Tetapi kesan bahwa kampung itu
merupakan "basis PKI" -seperti diungkapkan Burhannudin- pelan-pelan
makin sirna seiring suara orang mengaji dari menara masjid itu mengambang di
lorong-lorongnya. (SRK/BBC)
