"Setiap warga yang mengikuti pelatihan itu akan ditanamkan rasa patriotisme, cinta Tanah Air, dan latihan baris berbaris."
Rencana perekrutan 100 juta personel bela negara dalam 10
tahun ke depan yang digagas Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dipandang
positif. Namun, harus dibedakan pemahaman antara bela negara dengan wajib
militer.
"Ini bukan wajib militer," kata anggota Komisi
I DPR Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra di Kompleks Parlemen, Senin
(12/10/2015) malam.
Ia menjelaskan, konsep dasar bela negara merupakan
latihan keprajuritan. Setiap warga yang mengikuti pelatihan itu akan ditanamkan
rasa patriotisme, cinta Tanah Air, dan latihan baris berbaris.
"Kemudian dilatih kedisiplinan, soliditas, dan
diajarkan kebersamaan," ujarnya.
Sementara, wajib militer merupakan pelatihan yang
diberikan negara kepada warganya untuk persiapan perang. Dalam pelatihan ini,
titik berat latihan yang diberikan yakni taktik dan teknik bertempur dengan
latihan dasar keprajuritan.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais
mengapresiasi ide Ryamizard tersebut. Menurut dia, jika melihat munculnya
berbagai ancaman baik tradisional maupun nontradisional, kebutuhan atas
pelatihan bela negara diperlukan.
"Ide yang baik ini sayang kalau kemudiam
disalahpahami sebatas dengan konsep wajib militer," ujarnya.
Hanafi menyarankan, sebaiknya ada kurikulum bela negara
baik itu yang bersifat umum maupun khusus. Untuk yang bersifat umum, penanaman
doktrin wawasan nusantara cara pengambilan keputusan strategis dapat menjadi
salah satu fokusnya.
"Sementara yang bersifat khusus dapat terkait sesuai
profesi yang menjadi latar belakang peserta bela negara," ujar Hanafi.
Ia juga menyarankan agar konsep bela negara dapat
diperkaya dengan program "Peace Corps" ala Amerika Serikat. Sehingga,
bela negara tak hanya berorientasi pada pertahanan dan keamanan, tetapi juga
mempunyai relevansi untuk keperluan pembangunan nasional dan ekonomi
masyarakat.
Sementara itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn)
Moeldoko mengatakan, sistem pertahanan negara dibangun secara dini. Sistem itu
menganut tiga lapis, TNI sebagai komponen utama, dibantu dengan komponen
cadangan dan komponen pendukung.
"Untuk kesiapan komponen cadangan dan komponen
pendukung maka dibutuhkan upaya-upaya memberikan kesadaran bela negara kepada
seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apa yang dilakukan Presiden adalah suatu yang
sudah tepat," kata dia, pada diskusi 'Operasi Militer Selain Perang:
Sumber atau Solusi Masalah?' di Kompleks Parlemen, Senin (12/10/2015). (SRK/Kompas)
