 |
| Menteri Pertahanan Ryamizard Ryachudu saat diangkat sebagai warga kehormatan korps baret ungu (Marinir) |
"Begini ya, 65 itu yang duluan siapa? Kita tidak usah menyalah-nyalahkan. Kalau dulu tidak ada pemberontakan tidak akan ada masalah ini, tidak akan ada masalah HAM,"
Sejumlah pegiat
HAM dan aktivis menggelar pengadilan di Den Haag, Belanda untuk menuntut agar
pemerintah RI meminta maaf atas penumpasan gerakan pemberontak PKI yang terjadi
pada tahun 1965.
Menanggapi hal
tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa upaya
melindungi negara dengan menumpas gerakan PKI tidak akan terjadi jika tidak ada
pemberontakan.
"Begini ya,
65 itu yang duluan siapa? Kita tidak usah menyalah-nyalahkan. Kalau dulu tidak
ada pemberontakan tidak akan ada masalah ini, tidak akan ada masalah HAM,"
jelas Ryamizard Ryacudu dikutip detik.com, Selasa (10/11/2015).
"Jadi yang
duluan memulai ya yang melanggar HAM. Kan jelas begitu saja," tambahnya.
Menurut dia juga,
tidak perlu para aktivis menggelar pengadilan di Belanda.
"Belanda juga
banyak yang melakukan pelanggaram HAM. Kita tidak perlu mengunngkit-ungkit itu
mundur, kita harus jalan ke depan. Itu pelajaran, tidak boleh lagi begitu.
Kedepan apa yang harus dilakukan, jangan sampai dijajah lagi," urai dia.
"Apa yang
republik ini mau itu, negara lain tak boleh ikut campur itu kan berdaulat, tapi
kalau kita ikut-ikut itu tidak berdaulat. Itu termasuk dijajah dengan gaya
baru," tutup dia. (SRK/SuaraIslam)
