 |
| Filiphina menjadikan bangkai kapal perang Sierra Madre sebagai pos tinjau terdepan mengamati aktivitas China di LCS |
"Cina selalu mengatakan hubungan dengan Indonesia tak bermasalah, tapi NDL yang tidak jelas bisa bersinggungan dengan hak kedaulatan kita."
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana
mengatakan, persoalan klaim Kepulauan Natuna terletak pada daerah perairan di
sekitar kepulauan yang berpotensi tumpang tindih pada batas garis imajiner Nine
Dash Line yang ditetapkan oleh Cina. "Permasalahan bukan pada klaim kepulauannya,
tetapi di perairan sekitar Kepulauan Natuna," kata Hikmahanto, Sabtu, 21
November 2015.
Menurut Hikmahanto, klaim tersebut akan berdampak pada
hak daulat pada wilayah kedaulatan Indonesia. Hikmahanto menganggap Nine Dash
Line ini tidak jelas batasnya sehingga berpotensi menimbulkan masalah atas hak
berdaulat. Ketidakjelasan NDL ini berdampak pada hak daulat kawasan zona
ekonomi ekslusif atau ZEE. "Cina selalu mengatakan hubungan dengan
Indonesia tak bermasalah, tapi NDL yang tidak jelas bisa bersinggungan dengan
hak kedaulatan kita."
Ketegangan sejumlah negara di wilayah Kepulauan Natuna
dimulai sejak Cina mereklamasi dan memperluas pulau-pulau kecil Mischief Reef
dan Pulau Subi sebagai bagian dari Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.
Kepulauan Natuna yang berada di antara ujung barat laut Indonesia di Kalimantan
dan ujung selatan Vietnam memiliki 270 pulau menjadi bagian Provinsi Kepulauan
Riau dengan 70 ribu penduduk.
Pada 12 November, Cina mengejutkan negara-negara di
kawasan itu dengan mengeluarkan pernyataan publik mengenai status Kepulauan
Natuna. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei, Indonesia
tidak memiliki klaim teritorial kepada Cina atas Kepulauan Spratly. "Pihak
China tidak keberatan atas kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna," kata
Hong Lei seperti dikutip Washington Times kemarin, Jumat, 20 November 2015.
Pernyataan Cina itu cukup mengagetkan karena Cina selama
ini tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada negara-negara yang menantang
klaim maritimnya di Laut Cina Selatan. Kegagalan pemerintah Cina
mengklarifikasi klaim Indonesia atas Kepulauan Natuna termasuk ZEE-nya,
terletak pada akar kecemasan yang dirasakan oleh Jakarta selama beberapa dekade
terakhir.
Selama itu pula pemerintah Indonesia menggunakan jalur
diplomasi dengan Cina mengenai Natuna. Indonesia, sebagai negara terbesar ASEAN
bersama empat negara ASEAN lain (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei)
membantah klaim maritim Cina. Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan mereka
menerima jaminan dari Cina karena kedua negara tidak memiliki sengketa dalam
wilayah tersebut. Cina tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Natuna.
Cina sengaja menghindari diskusi terkait isu ZEE, yang
memicu keraguan Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat Cina menggunakan
strategi Fabian kepada Indonesia sehingga masalah ZEE seolah menguap. Istilah
Strategi Fabian berasal dari nama Quintus Fabius Maximus Verrucosus, panglima
dari Kartago. Salah satu inti strategi itu adalah membiarkan musuh terlena
sementara dia sendiri memutus jalur logistik untuk melemahkan pertahanan lawan.
Sebelumnya, Filipina menjadi penentang ambisi Cina di
Laut Cina Selatan setelah membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase
Internasional di Den Haag. Cina marah atas gugatan tersebut. Media resmi Cina
telah mengecam Manila, dan pemerintah Cina tegas menolak berpartisipasi dalam
proses hukum. Bulan lalu, Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag menolak
yurisdiksi atas masalah ini.
Cina memulai proyek reklamasi untuk merebut kawasan di
sekitar Spratly. Ini memicu kemarahan, tidak hanya Vietnam dan Filipina, tetapi
juga Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia.
Perairan Natuna berpotensi konflik dan melibatkan
angkatan laut dari beberapa negara di dunia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri
Retno Marsudi menegaskan tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan
Kepulauan Natuna.
Ia menegaskan Natuna adalah milik Indonesia. "Dalam
hal ini Indonesia tidak punya tumpang tindih dengan negara mana pun," kata
Retno saat itu. Sama halnya dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan Luhut B. Panjaitan akan mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah
tumpang tindih kawasan tersebut. Indonesia tidak sabar dengan sikap ambigu Cina
terkait ZEE.
Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kekuatan militer
di Kepulauan Natuna. Presiden Joko Widodo memerintahkan pesawat tempur Su-27,
Su-30, F-16, dan pesawat Patmar TNI AL, pengawas maritim, dan pesawat antikapal
selam ke pulau-pulau. Presiden juga menambah pasukan ke pangkalan militer di
sana untuk menunjukkan tekad Indonesia melindungi wilayah dan ZEE di Natuna.
Namun, pada 11 November 2015, Menteri Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, jika dialog
dengan Cina atas Kepulauan Natuna tidak membuahkan hasil, Indonesia kemungkinan
bakal mengikuti jejak Filipina yang membawa Cina ke Pengadilan Arbitrase
Internasional.
Akhirnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong
Li, mengumumkan kesediaan Cina menerima klaim kedaulatan Indonesia atas
Kepulauan Natuna. Namun Hong tidak menyebutkan dalam keterangan mengenai Nine
Dash Line atau ZEE di wilayah tersebut. Menurut dia, itu tidak perlu. Sebab,
selama Cina mengakui klaim Indonesia, perairan 200 mil laut otomatis berada
dalam area Indonesia, berpotensi menantang legitimasi Cina atas garis klaimnya. (SRK/Tempo)
