Dalam menjalankan MDGs, Jatim punya
strategi sendiri. Pemerintah Provinsi membagi tujuan MDGs menjadi beberapa cluster
untuk memudahkan pelaksanaan program percepatan pembangunan di Jatim. Hal ini
dikemukakan oleh Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menerima kunjungan Panja
Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa
(01/03).
Beberapa cluster itu diantaranya Goals 1
yang ingin menghapus kemiskinan dan kelaparan, Jatim mengagas program Jalan
Lain Menuju Kesejahteraan (Jalin Kesra). Pada Goals 2, dilaksanakan program
Bosda Madrasah Diniyah yang mendorong kesetaraan pendidikan madrasah dan
pendidikan umum. Untuk Goals 3, Pemprov memacu percepatan PUG melalui
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Pelaksanaan
Desk kepada SKPD. Selanjutnya Jatim menyatukan Goals 4, 5, dan 6 dalam satu
kerangka dimana fokusnya menyediakan pelayanan kesehatan hingga tingkat
terendah pelalui Polkendes dan peningkatan kualitas Puskesmas. Terakhir, untuk
mendukung Goals 7, Jatim menjalankan program Rehabilitasi Lahan dan Hutan
didukung oleh upaya pemenuhan air bersih.
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, salah
satu upaya penerapan MDGs di Jatim yakni dengan diterbitkannya beberapa
peraturan gubernur terkait MDGs. “Pembangunan tidak bisa berkembang bila
peraturan tidak mendukung, oleh karena itu Jatim telah mengeluarkan beberapa pergub
terkait MDGs”, terangnya.
Dari beberapa indikator pencapaian MDGs
di Provinsi Jatim seperti tingkat kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar,
kesetaraan gender, angka kematian anak, kesehatan ibu, penyakit menular seperti
HIV/AIDS, kelestarian lingkungan hidup, dan sistem keuangan dan perdagangan,
sebanyak 59% telah tercapai, 21% akan tercapai, dan 20% perlu perhatian khusus.
Dengan berakhirnya MDGs yang kemudian
diganti dengan SDGs (Sustainable Development Goals), Jawa Timur melakukan
sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019
dengan capaian-capaian yang dusahakan dalam SDGs. Beberapa yang krusial
diantaranya Tujuan Satu untuk menghilangkan kemiskinan melalui program Jalan
Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera. Pada Tujuan Ketiga tentang pemerataan
pendidikan yang berkualitas, Pemprov mengupayakan beragam peningkatan kualitas
pendidikan, baik pada wajib belajar 9 tahun hingga mewadahi pendidikan
informal. Berikutnya, pada Tujuan Kedelapan dan Sembilan tentang Pembangunan
infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur berupaya mengembangkan dan meningkatkan
pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis
agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
Menurut Nurhayati Assegaf, Ketua Panja Badan
Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, tujuan kedatangan mereka ke Surabaya adalah untuk
meningkatkan kebersamaan agar secara bersama-sama mensosialisasikan program
tujuan pembangunan berkelanjutan. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang
membagi tujuan MDG’s dalam beberapa cluster sehingga lebih tepat sasaran. “Saya
beri penghargaan pada Jatim atas keberhasilannya menjalankan program MDG’s”,
ujarnya.
