Minimalisir Pelanggaran HAM, BNPT Tandatangani MoU Pencegahan Terorisme Dengan Komnas HAM

 Guna meminimalisir pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam masalah penanggulangan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) pencegahan terorisme.

Penandatangan MoU dalam bingkai Hak Azasi Manusia dilakukan oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH dan Ketua Ketua Komnas HAM Imdaddun Rahmat di Kantor BNPT, Komplek IPSC, Sentul, Kab. Bogor, Kamis (18/8/2016).

"MoU ini adalah langkah BNPT untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam penanggulangan terorisme dalam bingkai HAM," kata Komjen Suhardi Alius usai penandatanganan MoU.

Dikatakan Komjen Suhardi Alius, selama ini belum ada hubungan yang baik dan kesepakatan seperti yang dilakukan dalam MoU ini. Dengan adanya MoU ini, BNPT dan Komnas HAM bisa saling mengisi dan kalau ada kekurangan atau kelebihan akan benar-benar diskusikan dengan baik untuk kebaikan bersama.

"Kata bapak Presiden, tidak ada tempat terorisme dan Indonesia sehingga pemikiran yang bermuara pada kekerasan dan tindak terorisme harus dicegah dan ditindak. Karena itu, kami akan mengutamakan pencegahan dan penindakan dalam koridor yang jelas dalam bingkai HAM," imbuh Komjen Suhardi.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kabareskrim Polri ini mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang spot paham radikalisme dan terorismenya masih tinggi.

“Disanalah BNPT dan Komnas HAM secara bersama-sama akan fokus untuk menentukan cara pencegahan dan penindakannya yang betul-betul dakam koridor yang diharapkan, terutama tidak melanggar HAM sesuai SOP yang ada di Komnas HAM,” kata Alumni Akpol tahun 1985 ini menjelaskan.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Komnas HAM Imdaddun Rahmat mengungkapkan bahwa tugas BNPT dalam melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan terorisme adalah implementasi HAM.

“Apalagi dampak terorisme itu serius terkait hak manusia untuk tetap hidup dan mendapat jaminan rasa aman. Bahkan hak manusia lain bisa dikurangi, malah bisa hilang karena terorisme,” ujar Imdaddun.

Tapi di sisi lain, lanjut Imdaddun, pelaku teror juga harus mendapatkan perlakuan hukum yang obyektif dan adil karena itu aspek hak untuk mendapatkan perlakuan dan hak sebagai manusia dalam penindakan terorisme.

"Dalam hal ini Komnas HAM  gembira bisa memformalkan niat kerjasama dengan BNPT yang MoU-nya telah ditandatangani pagi ini. Dalam waktu dekat kami akan melakukan tindak lanjut yang lebih konkrit terutama terkait agenda untuk bersama-sama memberikan masukan agar RUU Terorisme menjadi UU yang ideal bagi tugas BNPT juga tugas Komnas HAM," ujar Imdaddun.

Selain itu, lanjut Imdaddun, dalam waktu dekat Komnas HAM juga akan turun ke Poso untuk mencari penyelesaian yang baik pasca tewasnya Santoso, dimana masih ada kombatan yang bertahan di atas gunung 

"Komnas HAM akan mencari upaya yang baik agar mereka bersedia turun gunung. Ini tugas yang berat, karena itu harus ada koordinasi, komunikasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan khususnya dengan BNPT," kata Imdaddun. (Adri)