“Sekarang, kecenderungan anak-anak remaja untuk menaruh
perhatian pada faham radikal memang semakin banyak. Ini terkait dengan pola
pendidikan formal yang sangat terbuka dan jika diperhatikan, sekolah-sekolah
itu kian minim memberikan pendidikan kebangsaan kepada para siswa, padahal ini
penting diajarkan sejak dini,” kata Darmaningtyas kepada media, Kamis
(8/9/2016).
Pendidikan kebangsaan ini menurut Darmaningtyas itu bisa
berupa diadakannya upacara bendera setiap Senin. “Ketika siswa menghormati
bendera, mengheningkan cipta dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka
belajar tentang bagaimana menghargai sejarah bangsanya. Ditambah pengajaran
tentang nilai-nilai pluralism, misalnya di siswa-siwa yang berasal dari suku
dan agama yang berbeda,” kata Darmaningtyas.
Dengan menghargai sejarah bangsanya, maka diyakini para
siswa akan memiliki sikap skeptis (mempertanyakan) ketika faham-faham radikal
mereka dapat dari internet atau teman mereka. “Siswa yang mendapat pendidikan
kebangsaan yang cukup dan memahami pluralisme dengan baik, akan bertanya kepada
orang tua, atau guru jika mereka mendapat faham radikal dari sekelilingnya.
Setidaknya mereka punya early warning terdahap faham itu. Itu cara ampuh untuk
melawan radikalisme sejak dini,” kata Darmaningtyas.
Menurutnya, pengajaran kebangsaan yang seperti ini masuk
dalam kartagori ‘hidden kurikulum’. “Hidden kurikulum ini justru gampang
meresap di benak para siswa dibanding kurikulum formal yang diajarkan. Hidden
kurikulum itu nilai-nilai yang diajarkan dan sesuai dengan pandangan Indonesia.
Yang juga termasuk dalam hidden kurikulum ini adalah nilai-nilai sopan santun,
cinta tanah air, kebangsaan dll.
Ironisnya sekarang ini, menurut Darmaningtyas, dengan
mengatas-namakan otoritas sekolah, keterbukaan dll, sedikit sekolah yang
mengajar faham kebangsaan. Persoalannya bukan di kurikulum formal. Kini banyak
sekolah-sekolah swasta bahkan negeri yang baru berdiri, tidak lagi melakukan
hidden kurikulum itu yaitu upacara bendera atau kegiatan-kegiatan cinta tanah
air yang lain.
"Mereka justru memberikan pemahaman yang sesuai
dengan keyakinan atau pemahaman pendiri atau pemilik sekolah, dan
mengesampingkan nilai cinta tanah air dan kebangsaan itu. Pemahaman pemilik
sekolah itu kadang tidak berakar dari kondisi Indonesia yang pluralis dan
mengandung hal-hal yang berbau radikal, meski tidak semua seperti itu,” kata
Darmaningtyas.
Sedangkan sekolah-sekolah negeri dan swasta yang sudah
lama berdiri, menurutnya, relative masih intens mengajarkan faham kebangsaan
sejak dini. Para penilik sekolah yang mengontrol pengajaran di sekolah-sekolah
sampai sekarang masih ada, tapi menurutnya kurang berperan optimal.
Mereka sekadar menjalankan tugas dibandingkan melakukan
control secara intensif ke sekolah-sekolah. Dengan berbagai masaah diatas maka
tidak heran jika faham radikalisme cepat menjalar ke siswa-siswa yang masih
belia," katanya.
Salah satu solusi untuk hal itu menurut Darmaningtyas,
adalah ketegasan dari pemerintah soal pengajaran-pengajaran radikal di
sekolah-sekolah dan himbauan kepada sekolah-sekolah untuk mengajarkan kembali
hidden kurikulum, sehingga siswa bisa lebih menghargai sejarah dan berbagai
perbedaan Indonesia. (Adri Irianto)



No comments:
Post a Comment