KASAD : Selama masih disebut KKB TNI tidak bisa bergerak

 Upaya penyelamatan 1.300 warga Papua yang saat ini sedang diupayakan oleh TNI - Polri ternyata tidak bisa berjalan maksimal lantaran terdapat perbedaan penyebutan nama. Polri menyebut kelompok penyandera sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sedangkan TNI melihat tindakan yang dilakukan oleh penyandera ini adalah sebuah gerakan separatisme (Makar) dengan sebutan TPN-OPM atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSB).

Perbedaan penyebutan ini menurut Kasad Jenderal TNI Mulyono adalah permasalahan yang harus segera di selesaikan karena berkaitan dengan siapa yang menangani.

"Selama ini TNI tidak bisa bergerak karena masih disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sehingga ranahnya adalah hukum" ujarnya.

Untuk itu dirinya minta pada pemerintah agar segera mengambil sikap untuk mengatasi penyanderaan 1.300 warga papua dengan memberikan payung hukum pada TNI.

"Mereka merupakan kelompok separatis yang menurut undang - undang harus ditumpas dan diberantas" jelasnya lagi dalam konfirmasinya di Pusdikif Kodiklat AD Cipatat, Bandung, Selasa (14/11/2017).

Selama ini TNI statusnya masih sebatas membackup Polri dan tidak berperan langsung, padahal pasukan TNI dengan segala perlengkapannya sudah disiapkan untuk melakukan operasi pembebasan.

Dalam menghadapi separatisme, Negara tidak boleh didekte apalagi diatur oleh kelompok pemberontak. Bahkan masyarakat saat ini semakin mempertanyakan tentang sebutan KKB yang seharusnya adalah separatis karena makar dan ingin merdeka menggunakan gerakan bersenjata.