Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Suhardi Alius, MH, meminta kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan tingkat daerah untuk bersinergi dalam penanggulangan terorisme. Himbauan ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Rapat Kerja Gubernur dengan tema “Optimalisasi optimalisasi peran Pemda dalam Penanganan Radikalisme, Terorisme dan Bencana” yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta, (07/02/2018).Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Gubernur dan Kesbangpol seluruh Indonesia ini, Kepala BNPT menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
"BNPT saat ini telah membina para mantan narapidana terorisme, keluarga dan jaringan di berbagai daerah. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam tindak lanjut program pembinaan dan pengawasan tersebut di wilayah masing-masing," ujar Komjen Pol. Suhardi Alius dalam memberikan paparannya.
Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini memberikan gambaran kepada seluruh pimpinan daerah tentang potensi ancaman penyebaran paham radikalisme dan terorisme yang banyak menyasar kalangan anak-anak dan generasi muda.
"Pola indoktrinasi dan rekrutmen kelompok terorisme telah mengalami perubahan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi di dunia maya. Banyak contoh generasi muda yang mengalami proses radikalisasi akibat penetrasi propaganda dan ideologi radikal di dunia maya." tutur mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Dalam mengantisipasi hal tersebut, BNPT telah melakukan berbagai program kontra radikalisasi semisal membentuk dan melatih Duta Damai Dunia maya di beberapa provinsi untuk menyebarkan konten positif dan konten damai, melakukan diseminasi informasi dengan cara membuat lomba video kreasi pemuda dengan tema kebangsaan dan Bela Negara.
Tantangan kepala daerah terkait terorisme menurut alumni Akpol tahun 1985 ini adalah hadirnya para returnees atau kombatan yang kembali dari Irak dan Suriah.
“Imbas pasca ISIS itu kan ada rembesannya yakni kembalinya para kombatan ke negara masing-masing, termasuk di Indonesia. Salah satu contohnya adalah 18 orang yang kemaren kita jemput yang secara ideologi telah mengalami perubahan,” tegas mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.
Para returnees yang kembali ke negara masing-masing itu, menurutnya telah memiliki ideologi yang keras dan hidup di tengah masyarakat. Inilah tugas pemerintah untuk merangkul dan membina mereka untuk tidak lagi tersesar dalam pemahaman yang salah.
“Saya tegaskan para returnees ini menjadi tugas kita bersama termasuk kepala daerah, para gubernur untuk membina mereka dan tidak dimarjinalkan. Kalo semakin dimarjinalkan akan kembali pada ideologi semul,” kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.
Di sinilah menurut mantan Wakapolda Metro Jaya ini pentingnya kepala daerah untuk bersinergi dengan BNPT dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Informasi dari daerah sangat dibutuhkan untuk melihat kebutuhan yang dialami oleh para returnees tersebut.
"Pembinaan dari pemerintah daerah dan penerimaan masyarakat terhadap para mantan narapidana terorisme termasuk juga para returnees sangat penting agar mereka tidak lagi jatuh dalam aksi dan tindakan serupa," tutur ayah dua anak ini.
Walaupun prosentasenya masih sangat kecil, namun menurutnya, potensi mereka yang sudah terpapar paham radikal untuk kembali dalam jaringan dan aksi kekerasan tidak perlu diremehkan. "Beberapa contoh di di Indonesia telah terjadi beberapa kejadian aksi yang dilakukan oleh eks napiter yakni bom Thamrin, Cicendo dan Samarinda. JAdi mereka jangan dimarjinalkan di masyarakat," katanya mengakhiri. (Adri Irianto)
No comments:
Post a Comment