TNI-Polri Diminta Turunkan Tingkat Kerawanan Pemilu

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) meminta Polri dan TNI untuk fokus dalam pengamanan pilkada dengan tujuan menurunkan tingkat kerawanan di sejumlah daerah. Sehingga ketika pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 kondisi sudah kondusif.

"Indeks kerawanan yang tinggi ditekan supaya pada pelaksanaan pilkada dan pemilu, kondisi sudah kondusif," kata Wiranto di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/2/2018).

Karena dari data yang ada di Bawaslu, sejumlah daerah yang memiliki indeks kerawanan tinggi antara lain Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat.

Karenanya, Wiranto meminta kepolisian yang dibantu oleh TNI untuk bisa mengamankan pelaksanaan pilkada dan pemilu tersebut, terutama di daerah yang memiliki indeks kerawanan tinggi.

"Polisi ditugasi untuk pengamanan langsung dibantu TNI dalam rangka pemilu dan pilkada," ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri, kata Wiranto juga telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu, Panwaslu, kepolisian, dan TNI dalam rangka pengamanan untuk menurunkan indeks kerawanan tersebut.

"Sehingga tiap daerah disusun satu sistem pengamanan, dasarnya indeks kerawanan pemilu oleh bawaslu," ucap Witanto.

Di sisi lain, Wiranto juga meminta peran masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengamanan pilkada dan pemilu tersebut.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali menegaskan netralitas TNI dalam rangka pengamanan pilkada dan pemilu mendatang.

"TNI harus semakin profesional terhadap hakikatnya dengan menjauhkan diri dari segala bentuk politik praktis," ujar Hadi. (M.Tariez)