Pemerintah Kaji Kembali Plt Gubernur dari Polri

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah akan mengkaji kembali rencana penunjukan pelaksana tugas (plt) gubernur dari perwira tinggi Polri aktif.

"Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan plt untuk daerah yang dilaksanakan pilkada," ujar Wiranto usai menggelar rapat khusus bersama Kasum TNI, Wakapolri dan Mendagri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Menko Polhukam menjelaskan tindakan Mendagri Tjahjo Kumolo, yang melayangkan surat permohonan bantuan dari Polri untuk menjadi plt gubernur, merupakan langkah yang diambil sesuai aturan karena sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Tentunya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan hukum yang ada, regulasi yang sudah ada, sehingga tidak asal-asalan," ujar alumni AMN tahun 1968.

Oleh karena itu, sebenarnya munculnya penjabat gubernur dari kalangan Polri, yang hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan selama pilkada, tidak melanggar aturan

"Kita bisa menempatkan para perwira kepolisian dan TNI yang punya kompetensi terhadap masalah di daerah, sehingga bisa menyelesaikan masalah dan mengawal pilkada dengan baik," ujarnya.

Namun, Mantan Menhankam/Panglima ABRI ini menuturkan keputusan untuk mengkaji ulang hal tersebut kemudian diambil karena banyaknya masukan masyarakat, yang menginginkan pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan itu.

"Kami betul-betul mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang ada. Karena itu, kami masih mengkaji usulan yang ada," jelas Menko Polhukam.

Oleh karena itu mantan Pangkostrad itu meminta masyarakat untuk tak meributkan hal tersebut. Apalagi, SK soal penunjukan dua pati Polri yang ditunjuk menjadi Pj gubernur juga belum keluar.

"Oleh karena itu saya mohon kepada masyarakat tidak usah diributkan kembali. Kita mendengar aspirasi itu dan akan dilakukan kebijakan-kebijakan yang akan mengarah pada hal-hal yang positif di mana akan menunjang suatu proses pilkada yg sukses aman dan lancar," kata mantan Pangdam Jaya ini mengakhiri.

Seperti diketahui, sebelumnya dua perwira tinggi Polri diminta mengemban posisi plt gubernur, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pada Pilkada 2018.

Mereka adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin, yang akan menjabat plt Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya adalah Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, yang akan menjadi plt Gubernur Jawa Barat. (Noor Irawan)