Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2018 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/2/2018). Jokowi tampak didampingi Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla.
Jokowi dan JK memasuki ruangan sekitar pukul 09.05 WIB. Saat memasuki ruangan, Jokowi dan JK turut didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
Acara dibuka dengan laporan dari Darmin Nasution.
Acara dibuka dengan laporan dari Darmin Nasution.
Dalam laporannya, Darmin menjelaskan, sejak 2015, titik api penyebab kebakaran hutan terus menurun. "Rapat ini, pertemuan ini dihadiri oleh para menteri, kelompok dan lembaga terkait, Gubernur, Walikota, Pangdam, Danrem, dari 12 provinsi yang rawan kebakaran hutan," kata Darmin.
"Sejak bencana kebakaran yang cukup besar terjadi pada tahun 2015 yang bersamaan dengan datangnya El-Nino kita mendapatkan laporan penurunan titik api," lanjut dia.
Sementara itu Jokowi mengancam akan mencopot jabatan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daearah (Kapolda) yang wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), tetapi tidak bisa ditanggulangi dengan cepat.
"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, dicopot," kata Presiden Jokowi, saat memberi pengarahan kepada peserta Rakor
Presiden mengungkapkan dirinya telah sepakat dengan Panglima TNI dan Kapolri terkait aturan main tersebut dan telah diterapkan pada tahun sebelumnya.
"Mungkin banyak Danrem yang pindah, Kapolda sudah ganti, Kapolres, Danrem, Dandim sudah ganti. Yang baru mungkin belum tahu aturan main kita, sudah, tegas ini saya ulang lagi, paling kalau ada kebakaran, saya telepon Panglima, ganti Pangdamnya. Kalau di provinsi mana, telepon Kapolri, ganti Kapolda," kata Presiden pula.
Jika yang terjadi karhutla di wilayah lebih kecil, maka Kapolres atau Danrem maupun Dandim yang akan dicopot. "Ini langkah untuk gerakkan satgas. Kalau ganti gubernur tidak bisa," kata Presiden pula.
Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga memberikan apresiasi yang tinggi karena dalam dua tahun terakhir (2016-2017) sudah ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam rangka penanganan Karhutla.
Jokowi menyebutkan data yang diberikan kepadanya ada penurunan titik api (hotspot) yang sangat signifikan. "Pada 2015 ada 21.929 hotspot. kemudian 2016 turun drastis jadi 3.915, 2017 turun jadi 2.567 hotspot, penurunan yang sangat jauh sekali," ujarnya lagi.
Presiden ingin prestasi pada dua tahun terakhir ini bisa berlanjut dalam penanganan Karhutla. Jokowi juga ingin pembentukan satgas penanganan Karhutla juga melibatkan masyarakat dan perusahaan, bupati/wali kota, gubernur, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan kapolres yang ada di daerah.
"Jadi yang efektif kita lakukan adalah gerakkan seluruh perusahaan, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang sampai di bawah. Di Polri sampai babinkamtibmas, di TNI sampai babinsa. Ini akan efektif untuk gerakkan masyarakat, perusahaan," katanya pula.
Presiden juga mengungkapkan bahwa negara tetangga tidak komplain lagi masalah asap dalam dua tahun terakhir ini.
"Saya ketemu PM Singapura, PM Malaysia, pasti komplain yang masuk ke saya, asap, pasti, tapi pada 2016-2017 kemarin bertemu terakhir di India, dua orang PM sudah salami kita. 2018, seperti 2016-2017, saya sudah ngomong, saya sudah jamin," katanya lagi.
Karena itu, Presiden mengingatkan agar pada tahun ini tidak terjadi bencana asap lagi karena dirinya telah berjanji kepada PM Singapura dan PM Malaysia. "Begitu ada asap, muka kita ditaruh di mana," kata Presiden mengingatkan. (Casandra Editya)
"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, dicopot," kata Presiden Jokowi, saat memberi pengarahan kepada peserta Rakor
Presiden mengungkapkan dirinya telah sepakat dengan Panglima TNI dan Kapolri terkait aturan main tersebut dan telah diterapkan pada tahun sebelumnya.
"Mungkin banyak Danrem yang pindah, Kapolda sudah ganti, Kapolres, Danrem, Dandim sudah ganti. Yang baru mungkin belum tahu aturan main kita, sudah, tegas ini saya ulang lagi, paling kalau ada kebakaran, saya telepon Panglima, ganti Pangdamnya. Kalau di provinsi mana, telepon Kapolri, ganti Kapolda," kata Presiden pula.
Jika yang terjadi karhutla di wilayah lebih kecil, maka Kapolres atau Danrem maupun Dandim yang akan dicopot. "Ini langkah untuk gerakkan satgas. Kalau ganti gubernur tidak bisa," kata Presiden pula.
Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga memberikan apresiasi yang tinggi karena dalam dua tahun terakhir (2016-2017) sudah ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam rangka penanganan Karhutla.
Jokowi menyebutkan data yang diberikan kepadanya ada penurunan titik api (hotspot) yang sangat signifikan. "Pada 2015 ada 21.929 hotspot. kemudian 2016 turun drastis jadi 3.915, 2017 turun jadi 2.567 hotspot, penurunan yang sangat jauh sekali," ujarnya lagi.
Presiden ingin prestasi pada dua tahun terakhir ini bisa berlanjut dalam penanganan Karhutla. Jokowi juga ingin pembentukan satgas penanganan Karhutla juga melibatkan masyarakat dan perusahaan, bupati/wali kota, gubernur, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan kapolres yang ada di daerah.
"Jadi yang efektif kita lakukan adalah gerakkan seluruh perusahaan, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang sampai di bawah. Di Polri sampai babinkamtibmas, di TNI sampai babinsa. Ini akan efektif untuk gerakkan masyarakat, perusahaan," katanya pula.
Presiden juga mengungkapkan bahwa negara tetangga tidak komplain lagi masalah asap dalam dua tahun terakhir ini.
"Saya ketemu PM Singapura, PM Malaysia, pasti komplain yang masuk ke saya, asap, pasti, tapi pada 2016-2017 kemarin bertemu terakhir di India, dua orang PM sudah salami kita. 2018, seperti 2016-2017, saya sudah ngomong, saya sudah jamin," katanya lagi.
Karena itu, Presiden mengingatkan agar pada tahun ini tidak terjadi bencana asap lagi karena dirinya telah berjanji kepada PM Singapura dan PM Malaysia. "Begitu ada asap, muka kita ditaruh di mana," kata Presiden mengingatkan. (Casandra Editya)
No comments:
Post a Comment