ASN Diminta Berhati-hati dalam Menggunakan Media Sosial

Jakarta, ZONASATU - Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh intansi Kementerian / Lembaga (K/L) pemerintah diminta untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Para ASN harus bisa menyebarkan pesan pesan perdamaian baik di dunia maya dan juga di dunia nyata sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, usai menjadi narasumber utama pada Rapat Koordinasi terkait Penguatan Wawasan Kebangsaan ASN terkait dalam Menangani Radikalisme di Kalangan ASN. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) ini digelar di ruang Majapahit kantor Kemen PAN dan RB, Jakarta, Kamis, 24/10/2019).

“Kepada seluruh ASN berhati-hatilah dan musti bersikap arif dalam menggunakan media sosial. Karena di media sosial juga banyak sekali hal-hal yang tidak hanya merusak, tapi juga untuk ke arah destruksi bangsa. Oleh sebab itu ambil sisi yang positifnya dengan menyebar pesan perdamaian untuk menjaga persatuan bangsa,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius.

Lebih lanjut Kepala BNPT mengatakan bahwa di tengah era globalisasi sekarang ini seluruh masyarakat di dunia ini tidak bisa juga terlepas dari perkembangan teknologi. Namun demikian para pengguna teknoligi ini harus bisa mengambil sisi positif untuk kemajuan bangsa ini.

“Memang kita tidak bisa juga terlepas dari perkembangan teknologi. Tapi ambilah yang baik untuk sisi kebangsaan, sehingga kita semua para ASN ini bisa maju untuk berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain,” ujar mantan Sekretaris Lemhannas RI ini.

Terkait dengan kemungkinan adanya ASN yang terpapar paham radikal terorisme, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan bahwa seluruh pihak untuk tidak bersikap under estimate. Hal tersebut bukan hanya di kalangan ASN saja yang bisa terpapar paham tersebut. Namun semua pihak bukan tidak mungkin bisa terpapar.

“Tidak hanya ASN, semua komponen bangsa pasti ada juga yang terpapar. Katakan mungkin terinspirasi oleh hal-hal yang yang tidak baik, khususnya dari sisi kebangsaan. Mereka bisa terpapar. Itu semuanya karena adanya saluran teknologi informasi digital. Apalagii hampir semua ASN juga menggunakan itu (smartphone dan media sosial),” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Untuk itulah Kepala BNPT meminta kepada seluruh K/L untuk saling menjaga agar bagaimana para ASN ini mempunyai daya imunitas, daya resilience dalam menghadapi dinamika yang terjadi. “Karena ASN ini adalah orang-orang yang mengawal struktur daripada pemerintahan bangsa ini. Kita harapkan mereka betul-betul steril sehingga tidak ada kepentingan-kepentingan lain kecuali untuk tujuan kebangsaan,” ujarnya.

Sekretaris Kemen PAN & RB, Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A, dalam sambutannya saat membuka acara rakor tersebut mengatakan bahwa Rakor tersebut digelar sebagai upaya untuk mengurai masalah-masalah radikalisme di lingkungan ASN.

“Ini supaya kita tepat di dalam merumuskan berbagai masalah yang akan kita sikapi bersama. Intinya kita mengharapkan agar masalah-masalah seperti ini bisa ditangani dengan baik, terukur dan sistematis, sehingga dapat mencegah kegaduhan dan bisa tertangani dengan baik,” ujar Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A .

Sementara itu Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN & RB, DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng. mengatakan bahwa pihaknya bersama anggota taskforce selama ini telah melihat fonomena perkembangan radikalsime yang terjadi, Untuk itu pihaknya ingin mengetahuai gambaran secara utuh dari Kepala BNPT mengenai fenomena bahaya radikal terorisme dan upaya penangananaya.

“Kita memandang bahwa ASN pun juga bukan tidak mungkin ikut terpapar. Untuk itu di ASN ini juga harus kita pikirkan bersama. Kami ingin mendapatkan pencerahan dari bapak, jangan sampai kita memandang ‘ini radikal’ dan ‘ini tidak radikal’ yang kemudian timbul selisih paham di dalam tim ini. Oleh karena itu ini salah satu yang ingin kami dapatkan dari pencerahan dari bapak Kepala BNPT,” ujar DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng. yang dalam kesempatan tersebut bertindak sebagai moderator.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, usai mendapatkan penjelasan dari Kepala BNPT mengatakan bahwa ada beberapa entry point yang bisa dilakukan pihaknya yaitu untuk mencoba menyaring orang yang akan masuk ke birokrasi yaitu ASN.

“Pertama yakni ASN yang akan masuk ke birokrasi. Ini supaya clear dan clean. Kita tidak ingin memasukkan ASN baru yang memiliki paham yang berbeda dengan Pancasila dan NKRI,” ujar Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS,

Lalu yang kedua menurutnya, treatment terhadap ASN yang kemungkinan terpapar paham radikal tersebut. Dimana pihaknya akan menggunakan dua pola pendekatan yakni soft dan hard. Dimana pihaknya akan lebih mengutamakan pendekatan yang bersifat soft untuk pembinaan sebelum menggunakan pendekatan yang lebih keras.

Sedangkan yang ketiga untuk proses recruitment, tentunya pihaknya nantinya membutuhkan medel atau pola screaning yang lebih mendalam. Dimana nantinya akan ada semacam model-model yang bisa menyaring seperti baterai test, profiling atau wawancara yang dilakukan oleh tim untuk seleksi di masing-masing instansi.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA menghimbauan kepada para ASN untuk tidak menyebarkan paham-paham radikal negatif seperti intoleransi, ujaran kebencian, anti Pancasila dan anti NKRI melalui media sosial yang dapat memecah persatuan bangsa.

“Seperti yang dikatakan Kepala BNPT, memang kita harus hati-hati dalam penggunaan sosial media. Di media sosial tentunya banyak hal yang positif, tetapi kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan media sosial, tentunya hal tersebut akan sangat membahayan diri pribadi dan juga terhadap bangsa ini,” katanya.

Acara Rakor tersebut dihadiri para anggota taskforce yakni para pejabat eselon II dan III baik dari BKN, KASN, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama (Kemenag), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian PUPR, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan K/L lainnya.