"Apalagi, Indonesia mempunyai visi menjadi Poros Maritim Dunia, maka kehadiran TNI AL itu penting, bukan hanya hadir di pangkalan, tapi hadir di laut, baik di permukaan maupun di bawah permukaan,"
Jakarta (Zonasatu.co.id) - Kepala Staf TNI Angkatan
Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengharapkan kapal selam hendaknya jangan
hanya didiskusikan karena realisasi kapal selam itu penting untuk Negara
Kepulauan.
"Kapal selam itu sudah didiskusikan sejak Tahun
2005, tapi sampai sekarang hanya ada dua kapal selam yang kita miliki,"
katanya saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Nasional di Makoarmatim, Ujung,
Surabaya, Kamis (10/9/2015).
Dalam sarasehan dalam rangka HUT Ke-56 Satuan Kapal Selam
(Hiu Kencana) yang dihadiri Menristekdikti Prof M Nasir itu, Laksamana Ade
Supandi mengatakan, TNI AL setidaknya memerlukan 12 kapal selam untuk negara
seluas Indonesia.
"Kita memulai pengadaan kapal selam itu, bukan hanya
diskusi. Kita sudah pesan tiga kapal selam ke Korea yang semuanya akan selesai
pada April 2017, tapi sebagian dibikin di Korea dan sebagian dibikin di PT
PAL," katanya.
Menurut dia, Malaysia dan Singapura yang tidak memiliki
wilayah laut seluas Indonesia saja memiliki kapal selam, maka Indonesia harus
memiliki dalam jumlah lebih banyak daripada mereka, bahkan kapal selam
"the next class".
"Apalagi, Indonesia mempunyai visi menjadi Poros
Maritim Dunia, maka kehadiran TNI AL itu penting, bukan hanya hadir di
pangkalan, tapi hadir di laut, baik di permukaan maupun di bawah
permukaan," katanya.
Menanggapi pernyataan KSAL Laksamana Ade Supandi,
Menristekdikti Prof M Nasir dalam paparannya menyatakan, pihaknya memiliki
delapan fokus riset, namun Presiden Joko Widodo meminta untuk mengutamakan tiga
fokus riset yakni pangan, energi, dan maritim.
"Seperti yang disampaikan KSAL bahwa kapal selam
masih sebatas diskusi maka hal itu ditentukan dua hal yakni anggaran dan
kolaborasi antar-Kementerian. Untuk anggaran itu, kita akan sampaikan ke DPR
untuk membantu," katanya.
Ia mencontohkan, anggaran riset Indonesia hanya 0,09
persen dari GDP, sedangkan Thailand mencapai 0,25 persen dari GDP, Malaysia 1
persen dari GDP, Singapura 2,8 persen dari GDP, dan Korea 3,4 persen dari GDP.
"Meski anggaran riset itu penting, kolaborasi
antar-Kementerian itu juga penting, karena riset yang tidak sinergis
antar-Kementerian membuat terjadi pemborosan anggaran riset dan tujuan tidak
bisa fokus sehingga hanya menjadi bahan diskusi di atas kertas," katanya.
"Untuk kapal selam, misalnya, Litbang
Kemenristekdikti bersama Libtang Perguruan Tinggi dan Kemenhan bisa bersinergi
untuk melakukan riset dan menentukan fokus untuk produk riset yang diinginkan.
Kalau riset dilakukan sendiri-sendiri akan sulit fokus," katanya.
Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksama Muda TNI
Darwanto mendukung pandangan Menristekdikti untuk mendorong riset kapal selam
karena kontur laut Indonesia itu sangat cocok untuk persembunyian kapal selam.
"Kadar garam pada laut kita sangat tinggi, biota
laut kita juga sangat banyak, dan kedalaman laut kita juga berbeda-beda,
sehingga kapal selam bisa bersembunyi dan tidak menutup kemungkinan ada kapal
selam asing yang sudah keluar-masuk laut kita," katanya.
Indonesia sudah saatnya memiliki armada kapal selam yang
memadai, karena semua negara maju itu memiliki kapal selam, seperti Amerika,
Australia, Tiongkok, dan sebagainya.
"Bisa jadi kapal selam kita hanya didiskusikan terus
karena kapal selam itu memiliki efek penggetar yang tinggi secara politis
sehingga ada yang berusaha agar kita tidak pernah memiliki armada kapal selam
yang memadai. Jadi kita harus bersinergi untuk memiliki kapal selam,"
katanya.
Direktur Pusat Teknologi Industri Hankam BPPT Dr Ir Samudro
M.Eng menyatakan, penguasaan teknologi itu memerlukan dorongan dan dukungan
yang kuat dari Pemerintah, Kemenhan dan TNI AL sebagai pengguna, LPNK (Lembaga
Pemerintah Nonkementerian), Perguruan Tinggi dan industri dalam negeri. (SRK/TribunNews)
