"TNI itu harus segaris dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan politik luar negeri pemerintah. Pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan peace and stability, keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan,"
Kehadiran kapal perang Amerika Serikat (AS) membuat situasi di Laut China
Selatan semakin memanas. Apalagi, militer dari negeri Paman Sam tersebut
menolak permintaan China untuk angkat kaki dari area yang tengah dilanda
konflik dengan beberapa negara itu.
Rupanya,
agresivitas yang dilakukan China juga menimbulkan kekhawatiran di tanah air.
Kondisi ini membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut ambil bagian dalam
mengamankan wilayahnya, terutama kawasan Natuna.
Banyak pihak yang
beranggapan, China juga mengincar kawasan kaya minyak tersebut untuk masuk ke
dalam wilayah yang diklaim negeri Tirai Bambu tersebut. Namun, tudingan
tersebut telah dibantah.
Meski begitu, TNI
tak mau begitu saja percaya. Berbagai cara dilakukan untuk menegakkan
kedaulatan RI di Natuna.
Berikut kebijakan
TNI dalam menghadapi agresi China di Laut China Selatan :
1. Bangun
pangkalan pesawat tempur
Sejak 2014, TNI
sudah membangun pangkalan jet tempur di Natuna. Tujuannya, agar unit Sukhoi
Su-27 bisa bersiaga di kepulauan kaya minyak itu.
Pangkalan khusus
Sukhoi akan dibangun dekat Bandar Udara Ranai yang memiliki landasan pacu 2,5
kilometer. Rencana itu disampaikan Komandan Pangkalan Udara Ranai Letkol Andry
Gandi.
"Bandara ini
sudah bisa dioperasikan malam hari dan memiliki radar yang terintegrasi,"
ujar Andry (27/3/2014) seperti dilansir Antara.
Shelter Sukhoi di
Natuna sudah masuk APBN, melalui anggaran Kementerian Pertahanan. Perlu
tambahan suplai listrik, serta area pendaratan yang lebih luas agar Sukhoi
Su-27 bisa bersiaga di Natuna. Selain itu, Sukhoi Su-30 juga dirancang bisa
mendarat di Ranai untuk operasi militer sewaktu-waktu.
Seri Sukhoi
sejauh ini masih diparkir di Pangkalan Militer Makassar.
2. Perketat
keamanan di Natuna
The Diplomat
mencatat personel TNI menjaga ketat wilayah darat Natuna. Secara resmi TNI AD,
mengakui menambah satu batalyon infanteri untuk mengamankan pulau kaya
kandungan gas tersebut.
Victor Robert Lee
dari the Diplomat mengatakan penjagaan di Natuna sangat ketat. Setiap
pengunjung yang tiba di Bandara Ranai diperiksa identitas dan keperluan
lawatannya.
Selain di Ranai,
kehadiran pasukan TNI disebar di pulau-pulau sekitar Bunguran. "Jadi tidak
terfokus di Ranai atau Pulau Bunguran.
Markas batalyon
tersebut di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion
Infanteri 135.
3. Tolak ajakan
latihan bersama
Menteri
Pertahanan China Chang Wanquan mengajak negara anggota ASEAN (Asosiasi Negara
Asia Tenggara) untuk menggelar latihan perang bersama di Laut China Selatan.
Ajakan latihan perang itu guna mengantisipasi kawasan yang memang dikenal rawan
konflik.
Menanggapi itu,
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan ajakan Menhan China itu harus
dipikirkan secara matang. Sebab, latihan perang bersama, kata dia, justru akan
meningkatkan tensi instabilitas di Laut China Selatan.
"TNI itu
harus segaris dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini
kebijakan politik luar negeri pemerintah. Pemerintah Indonesia bertekad
mewujudkan peace and stability, keamanan dan stabilitas di Laut China
Selatan," kata Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10).
Gatot menegaskan,
pemerintah telah menginstruksikan agar menjaga sikap untuk tidak ikut dalam
kegiatan yang cenderung memicu instabilitas. Oleh sebab itu, TNI harus mematuhi
instruksi tersebut.
"Pemerintah
mengimbau agar semuanya tak menghadiri pelaksanaan kegiatan-kegiatan laut China
Selatan yang dapatkan tingkatkan tensi stabilitas. Artinya diajak negara
manapun di China Selatan karena untuk tingkatkan stabilitas di sana sebaiknya
TNI tak laksanakan itu," ujarnya.
4. Kerahkan 7
kapal perang ke Natuna
TNI Angkatan Laut
mengerahkan 7 kapal KRI untuk memberi deterrence effect kepada sejumlah negara
yang bersengketa di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Ketujuh kapal KRI
tersebut sudah berada di Lanal Ranai, Natuna.
"Itu kan
operasi rutin, kita kan dalam 365 hari kegiatan patroli itu kegiatan patroli
pengamanan perbatasan, ZTE. Dan juga kegiatan patroli yang berkenaan dengan
keadilan di laut, baik di Laut Natuna, Sulawesi, maupun Samudera Hindia.
Termasuk yang sudah tergelar berkaitan dengan kerjasama bersama tetangga,
patroli koordinasi," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade
Supandi di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Jumat (6/11).
Namun Laksamana
Ade Supandi, tak menyebutkan tujuh KRI tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan
pihaknya melakukan pengawasan dan mengamankan jalur laut.
"Mengamankan
jalur-jalur pendekat ke kita, jadi tidak bisa sembarangan. Terus ada kegiatan
inventionaly belakangan ini dan baru menggerakkan unsur, sebenarnya kan nggak.
Kalau di lihat dari laporan-laporan AL ke Mabes TNI itu adalah bagian dari
komitmen dari Mabes TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI, termasuk di Laut
Sulawesi," kata mantan Pangarmatim ini. (SRK/Merdeka)
