 |
| Foto : Istimewa |
Tujuh
Warga Negara Indonesia (WNI) kembali disandera kelompok bersenjata di Filipina
Selatan yang diduga faksi Abu Sayyaf. Tujuh WNI ini anak buah kapal (ABK) dari
Kapal Charles 001, dan disandera di sekitar Laut Sulu, Filipina.
Penyanderaan
terjadi pada Senin (20/6/2016) siang. Penyandera terbagi dalam dua kelompok.
Kelompok pertama membawa tiga ABK lalu kemudian kelompok kedua datang dan
membawa empat ABK. Sedangkan enam ABK yang lain dibiarkan bebas.
Menteri
Luar Negeri RI Retno LP Marsudi membenarkan bahwa ada tujuh anak buah kapal
(ABK) Indonesia yang disandera oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda di
Filipina Selatan pada 20 Juni 2016.
"Pada
tanggal 23 Juli 2016, kami mendapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan
terhadap ABK WNI Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152. Pemerintah
Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok
bersenjata di Filipina Selatan. Kejadiaan yang ketiga kalinya ini sangat tidak
dapat ditoleransi," kata Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri RI di
Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Menlu
RI menyebutkan bahwa penyanderaan tehadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di
Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu
setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang
berbeda.
"Pada
saat terjadi penyanderaan kapal membawa 13 orang ABK, tujuh ABK disandera dan
enam lainnya dibebaskan. Saat ini keenam ABK yang dibebaskan dalam perjalanan
membawa kapal Tugboat Charles 001 dan Tongkang Robby 152 ke Samarinda,"
ungkap dia.
Menlu
Retno menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang
memungkinkan untuk membebaskan para ABK yang disandera tersebut melalui kerja
sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Filipina.
"Keselamatan
ketujuh WNI merupakan prioritas. Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah
Filipina untuk memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan
sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi kawasan sekitar," ujar dia.
Selain
itu, lanjut Retno, Pemerintah Indonesia akan melakukan rapat koordinasi di
kantor Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan melibatkan
semua pihak terkait untuk mengambil langkah secara cepat, terukur, dan aman
dalam upaya pembebasan ketujuh sandera ABK.
"Dari
waktu ke waktu saya akan update perkembangan selanjutnya," ujar Menlu
Retno. (Noor Irawan)
