Aparat Intelijen TNI Harus Dapat Melakukan Pencegahan dan Deteksi Dini Terhadap Ancaman Terorisme di Tengah Masyarakat

Jakarta, ZONASATU - Aparat intelijen TNI diharapkan dapat mengemban fungsi sebagai early warning and detection  bagi pimpinan masing-masing untuk bisa memberikan semacam panduan bagi pimpinannya dalam upaya merespon  dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya  dalam menghadapi ancaman terorisme.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Drs Suhardi Alius, MH, saat diundang menjadi narasumber untuk memberikan pembekalan mengenai fonomena radikalisme dan terorisme di Indonesia di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Intelijen TNI Tahun 2019. Acara Rakor itu sendiri digelar Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

 

“Dalam kesempatan Rakor ini saya gunakan untuk memberikan semacam pencerahan apa-apa yang menjadi isu-isu aktual yang ada kaitannya dengan masalah penanggulangan terorisme. Banyak peran dari TNI, kami memginginkan aparat Intelijen TNI yang ada di daerah  juga bisa memberikan solusi, threatment, keputusan yang cepat dan tepat dalam merespon setiap dinamika yang terjadi di daerahnya,” ujar Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, usai memberikan paparannya pada acara tersebut.

Kepala BNPT pun mengakui kalau institusinya tidak bisa bekerja sendirian dalam upaya Penanggulangan Terorisme dan tentunya juga mengandalkan bantuan dari TNI. Oleh karena itu selain dari TNI, BNPT juga butuh dukungan Polri dan juga dari semua stakeholder terkait.

“Untuk itu dengan pemahaman dan pencerahan yang saya sampaikan tadi dapat memberikan kontribusi kepada kita dalam mengelaborasi faktor-faktor yang berkolerasi dengan masalah penanggulangan terorisme di Indonesia  pada khususnya,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.

Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, aparat intelijen TNI juga harus ikut turun ke bawah dalam melakukan deteksi dini terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat Apalagi TNI mempunyai satuan yang paling kecil hingga sampai pelosok masyarakat seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ada di tingkat Koramil atau Kecamatan diharapkan aparat-aparat yang turun ke bawah ini dapat melihat isu-isu ini secara aktual, sehingga fenomenal yang terjadi di lapangan ini bisa cepat di informasikan dan diambilkan keputusannya.

“Jangan sampai fenomena yang terjadi itu malah melebar, membesar dan sebagainya, Ini yang perlu dan penting kita sampaikan kepada intelijen TNI sebagai sebagai satuan yang bertanggung jawab dalam rangka mengelola masalah ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.,” kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini juga menyebut bahwa apa yang disampaikannya ini sekaligus upaya untuk membentengi aparat TNI dari penyebaran paham radikal terorisme. 

“Ini juga yang paling utama. Jangan sampai  aparat intelijen yang kita harapkan bisa memberikan pencerahan terhadap masalah ideologi bangsa kepada masyarakat, tapi justru malah terpapar paham radikal terorisme juga. Jangan sampai itu terjadi,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan.

Pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengatakan, dalam paparannya pihaknya juga memberikan materi mengenai wawasan tentang geopolitik yang ada  di Indonesia yang dimulai dari permasalahan ideologi,  politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan selain masalah-masalah tentang penanggulangan terorisme.

 

“Oleh sebab itu dalam paparan tadi saya ingatkan pada mereka (TNI) bahwa kita sekarang ini berhadapan dengan dinamika global yang tidak ada lagi batasnya. Nah itu juga bisa menginspirasi semua pihak termasuk aparat intelijen. Oleh sebab itu kewaspadaan itu yang kita utamakan,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Sementara itu, Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI, Mayjen TNI. Andjar  Wiratma, pada kesempatan yang sama, menuturkan bahwa TNI sendiri telah siap dan berkomintmen untuk membantu BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia.

“Kami mengundang Kepala BNPT untuk memberikan banyak masukan maupun penjelasan, dimana TNI juga memiliki tugas pokok yang salah satunya di Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yakni tentang penanggulangan terorisme.,” ujar Mayjen TNI. Andjar Wiratma.

Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Waka BAIS) TNI ini mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan Kepala BNPT kepada pimpinan Intelijen TNI dalam rakor tersebut sangatlah pentimg  Apa yang telah disampaikan Kepala BNPT sangat membantu TNI untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dan jelas mengenai permasalahan terorisme ini.

“Saya juga sudah sampaikan kepada Kepala BNPT dimana nanti TNI juga perlu ada semacam diskusi atau pertukaran informasi tentang radikalisme dan terorisme, sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman, visi dan misi yang sama bagaimana kita melaksnakan penanggulangan terorisme yang ada di  seluruh wilayah Indonesia ini,” pungkas mantan Danyon Linud 330/Tri Dharma Kostrad ini.

***
Editor : Dhee