Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berpendapat, pemerintah Indonesia tidak perlu
untuk ikut ajakan Arab Saudi untuk bergabung dalam Koalisi Antiteror tersebut.
Karena itu, Menlu retno Marsudi tak perlu lagi panjang lebar lagi untuk
mempertimbangkan ajakan tersebut.
"Indonesia
tidak perlu ikut dalam koalisi militer pimpinan saudi utuk perangi ISIS,"
kata Mahfudz saat dihubungi SINDO, Rabu 16 Desember 2015.
Karena, lanjut
Mahfudz, negara barat lah yang telah melahirkan dan membesarkan ISIS dengan
tujuan untuk memporak-porandakan negara Timur Tengah, sehingga dunia Islam yang
harus bertanggungjawab atas hal ini.
"Jangan
mereka lepas tangan lalu menggiring negeri-negeri muslim untuk cuci
piring," tegas politikus PKS itu.
Karena itu,
Mahfudz menyarankan, boleh saja Menlu meminta TOR dari Arab Saudi agar
pemerintah bisa mempelajari Koalisi Antiteror tersebut. Tapi secara politik
Indonesia tidak perlu bergabung.
"Kita fokus
pada penanggulangan terorisme di dalam negeri saja," tandasnya.
Dicatut Saudi, Beberapa Negara Bantah Gabung
Koalisi Islam
Beberapa negara
Islam merasa dicatut Arab Saudi untuk bergabung dalam Koalisi Islam untuk
melawan teroris, termasuk ISIS. Beberapa negara itu mengaku tidak tahu
pembentukan Koalisi Islam dan tiba-tiba diklaim menjadi anggotanya.
Pada hari Selasa
lalu, Menteri Pertahanan yang juga Deputi Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran
Mohammed bin Salman mengumumkan pembentukan Koalisi Islam atau Aliansi Militer
Islam untuk memerangi teroris. Putra Raja Salman bin Abdulaziz itu mengatakan
Koalisi Islam terdiri dari 34 negara Islam untuk melawan teroris di Irak,
Suriah, Libya, Mesir dan Afghanistan.
Ke-34 negara itu
adalah Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Pakistan, Bahrain, Bangladesh,
Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone,
Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Komoro, Qatar, Cote
d'Ivoire, Kuwait, Libanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko,
Mauritania, Niger, Nigeria dan Yaman.
Menteri Luar
Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan anggota Koalisi Islam akan berbagi
data intelijen untuk melawan kelompok militan seperti ISIS atau Daesh dan
Al-Qaeda. ”Tidak ada yang dari meja,” katanya, mengacu kemungkinan pengerahan
pasukan darat.
Sehari setelah
pengumuman dari Pangeran Mohammed, Pakistan membantah telah bergabung dalam
Koalisi Islam. Menteri Luar Negeri Pakistan, Aizaz Chaudhry, mengatakan kepada
para wartawan bahwa dia tahu soal pembentukan Koalisi Islam melalui pemberitaan
media.
Menurutnya,
seperti dikutip media setempat, Dawn, Pakistan tidak berkonsultasi tentang hal
itu. Chaudhry menambahkan bahwa, Islamabad sedang mencari rincian tentang
kesalahpahaman tersebut.
Malaysia juga
membantah mengambil bagian dalam keanggotaan Koalisi Islam. Menteri Pertahanan
Malaysia, Hishammuddin Hussein, mengatakan kepada wartawan bahwa Kuala Lumpur
tidak akan bergabung dengan Riyadh dalam Koalisi Islam melawan teroris.
Sedangkan
Indonesia yang diklaim Saudi mendukung Koalisi Islam mengaku skeptis dengan
Aliansi Militer yang dipimpin Saudi itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri
Indonesia, Armanatha Nasir,mengatakan penting bagi Indonesia untuk memiliki
rincian jelas tentang Koalisi Islam sebelum memutuskan mendukung atau tidak.
Namun, Menteri
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Luhut Pandjaitan dengan tegas
menolak bergabung.”Kami tidak ingin bergabung dengan aliansi militer,” katanya.
Irak sendiri
mengaku bingung dengan peran Koalisi Islam. ”Hal ini sangat membingungkan bagi
kita. Siapa yang akan menjadi salah satu memimpin perang melawan terorisme di
wilayah itu? "tanya Nasser Nouri, juru bicara Kementerian Pertahanan Irak,
seperti dikutip Wall Street Journal. “Apakah akan menjadi koalisi internasional
yang lebih besar, dan jika demikian, apa yang akan menjadi titik (kekuatan)
yang dimiliki aliansi baru ini.”. (SRK/SindoNews)
